Tag

, , ,

Pengorganisasian Masyarakat

Legal Standing. Hak Gugat Organisasi (Standing CSO’s) pertama kali dikenal dalam praktek peradilan di Indonesia tahun 1988 yaitu ketika PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Yayasan WAHLI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) terhadap 5 (lima) instansi pemerintah dan PT.IIU. Dalam konteks ini WALHI mewakili kepentingan umum/publik yaitu kepentingan dalam perlindungan lingkungan hidup dan hak atas lingkungan yang sehat dan baik.

Perkembangannya adalah diterimanya gugatan  AJI (Aliansi Jurnalis Independen) melawan Negara RI cq MENDAGRI cq Gubernur Kepala Daerah TK 1 Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2002. Penegasan tentang diakuinya gugatan ini ada di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dalam putusan No.212/Pdt.G/2002/PN/PN.JKT.PST:

Bahwa kendatipun perundang-undangan kita baru mengakui dasar hukum pengajuan hak gugat organisasi atau legal standing pada bidang-bidang tertentu, namun menurut Majelis tidaklah dapat diartikan bahwa hak gugat organisasi dalam bidang hukum lain tertentu.

Artinya:

Dalam kasus-kasus yang menyangkut bidang hukum lain terbuka peluang bagi organisasi atau kelompok tertentu mengajukan gugatan melalui legal standing, asal pengajuannya memenuhi syarat-syarat dan kriteria hukum yang layak menurut pengadilan.

Class Action. Class Action atau lebih dikenal dengan sebutan gugatan perwakilan kelompok merupakan jenis gugatan yang relatif baru dalam sistem hukum Indonesia. Gugatan ini diakui secara hukum dalam UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Dalam perkembangannya Mahkamah Agung mengatur gugatan ini dalam PERMA No.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Citizen Law Suit. Citizen Law Suit atau hak gugat warga negara mempunyai kesamaan dengan jenis gugatan legal standing dan gugatan class action yaitu sama-sama terkait dengan kepentingan umum/publik/masyarakat luas. Citizen law suit juga dikenal dengan sebutan actio popularis. Prosedur beracaranya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pertama kali yang paling heboh dalam dunia hukum terkait dengan gugatan ini dalam kasus Nunukan yaitu kasus terkait dengan buruh Migran Indonesia di Malaysia. Dalam konteks ini setiap warga negara ats nama kepentingan umum (on behalf on the public interest) dapat menggugat negara atau pemerintah atau siapapun yang secara nyata merugikan kepentingan umum dan kesejahteraan secara luas (pro bono publicio).

Kedua adalah diterimanya gugatan citizen law suit yang diajukan oleh Education Forum dan Tim Advokasi Korban Ujian Nasional melawan Pemerintah RI (Presiden Republik Indonesia) cq Menteri Pendidikan Nasional. Mahkamah Agung akhirnya menolak kasasi yang diajukan oleh penasehat hukum pemerintah. Dalam amar putusannya Mahkamah Agung menguatkan putusan pada tingkat pertama dan memerintahkan kepada tergugat untuk memperbaiki sistem ujian nasional.

Daftar bacaan: Panduan Bantuan Hukum di Indonesia 2006 YLBHI-Jakarta, PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

About these ads