Tag

,

Dalam hukum perdata di Indonesia ada 2 (dua) jenis gugatan perdata yang menjadi dasar sebuah gugatan, yaitu perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Pasal 1365 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi dasar hukum atas gugatan tersebut.

“Setiap  perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. (1365 KUHPerdata)

“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”. (1367 KUHPerdata)

Perbuatan melawan hukum menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjuduk “Perbuatan Melawan Hukum” halaman 35 “bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau: bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. Adalah kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.

M.A. Moegini Djodjodirdjo menjelaskan yang dimaksud:

  1. Bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan.
  2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kaharusan atau larangan yang ditentukan dalam peraturan perudanag-undangan
  3. Melanggar kesusilaan yang baik adalah perbauatan atau melalikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.
  4. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalulintas masyarakat.

Dalam konteks perbuatan melawan hukum oleh negara, negara merupakan suatu organisasi yang mempunyai otoritas atau kewenangan mutlak untuk mengatur warga negaranya. Sebagaimana negara mempunyai fungsi untuk melindungi, menyejahterakan, menghormati dan menjamin hak-hak dari warga negaranya. Dalam konteks yang lebih luas banyak peraturan internasional berupa kesepakatann internasioal, konvensi dan bentuk sumber hukum internasional lainnya yang telah diratifikasi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Konteks ratifikasi merupakan bentuk jaminan tertulis yang masih harus diimplementasikan dalam penerapannya.

Banyak kita jumpai abuse of power (penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan) yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara dalam bentuk by act (perlakuan) maupun by omission (pembiaran). Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memulihkannya. Perbuatan abuse of power oleh penyelenggara negara inilah yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Tentunya parameternya selanjutnya dikaitkan dengan berbagai jenis pengertian perbuatan melawan hukum yang dijelaskan di atas ada dalam 4 (empat) bentuk atau jenis perbuatan melawan hukum.

Contohnya kasus penyiksaan (torture) dalam penyidikan tindak pidana, tetapi disisi lain negara telah meratifikasi Convention Againts Torture and Other cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ke dalam UU No.5 Tahun 1998.

About these ads