A.PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechstats) bukan negara berdasarkan atas kekuatan atau kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan kenegaraan dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya akan diatur oleh hukum. Sebagaimana telah tertulis dalam tujuan negara di dalam pembukaan UUD 1945 bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.[1] Dalam hal memajukan kesejahteraan umum (rakyat) tentunya negara mempunyai regulasi agar tujuan tersebut dapat tercapai secara baik.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu individu atau satu organ. Oleh karena itu, pembentuk berjalannya kegiatan ekonomi adalah organ (individu dan atau korporasi dalam jumlah lebih dari satu) yang saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam proses kegiatan ekonomi. Para pelaku ekonomi saling berinteraksi hingga terjadinya transaksi ekonomi.

Pelaku Ekonomi di Indonesia pada hakekatnya sangat bervariasi, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan kegiatannya maupun kedudukan institusinya. Pada strata terendah biasanya terdiri dari pelaku ekonomi perorangan dengan kekuatan modal yang relatif terbatas. Pada strata menengah ke atas dapat dijumpai beberapa bentuk badan usaha, baik yang bukan Badan Hukum maupun yang mempunyai status sebagai Badan Hukum yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi sebagai suatu Korporasi, Perseroan Terbatas atau PT, pasti mempunyai kemampuan untuk lebih mengembangkan dirinya dibandingkan dengan Badan Usaha yang lain, terutama yang tidak berbentuk Badan Hukum dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi.[2]

Eksistensi perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia tidak dapat dielakkan lagi. Perusahaan sudah menjadi salah satu anggota komunitas masyarakat. Bahkan hadirnya perusahaan di masyarakat telah membuat tatanan baru dalam komunitas akar rumput (masyarakat bawah). Tatanan tersebut dapat berupa tatanan ekonomi maupun tatanan sosiologis. Hadirnya perusahaan ditengah-tengah masyarakat ini tentunya memainkan peran dalam sistem ekonomi di Indonesia.

 

B.PERMASALAHAN

Bertitik tolak dari uraian pada bagian pendahuluan tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat penulis kemukakan disini adalah apa peran perusahaan dalam tata kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

 

C.PENUTUP

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak.[3] Rumusan tentang perusahaan awalnya dijabarkan dalam penjelasan undang-undang (Memorie van Toelichting, MvT) dan pendapat para ahli hukum yang diantaranya sebagai berikut:[4]

  1. Dalam penjelasan pembentuk undang-undang (MvT) disebutkan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu mencari laba.
  2. Molengraaff mengemukakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar mendapatkan penghasilan, memperdagangkan barang, menyerahkan barang, mengadakan perjanjian perdagangan.
  3. Polak mengemukakan perusahaan mempunyai 2 (dua) ciri, yakni mengadakan perhitungan laba-rugi dan melakukan pembukuan.

Menurut rumusan Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dikemukakan bahwa: “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”[5].

Pada dasarnya perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Peraturan Perundang-undangan di luar KUHD. Tetapi terminologi dari perusahaan itu sendiri tidak dijelaskan pengertiannya secara resmi. Para ahli ekonomi secara umum memberikan pengertian bahwa perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor-faktor produksi, untuk menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikan serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.[6]

Pada peraturan lain di luar KUHD, istilah perusahaan dijelaskan di dalam UU.No.3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan, pada pasal 1, huruf (b), disebutkan bahwa definisi perusahaan adalah : setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk memperoleh keuntungan dan atau laba[7].

Dari pengertian-pengertian tentang perusahaan tersebut, maka dapat dilihat bahwa dalam pengertian perusahaan tercakup 2 hal pokok yakni:

Pertama, bentuk usaha berupa organisasi atau badan usaha,

Kedua, jenis usaha berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus menerus oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Di samping itu dari uraian di atas dapat dilihat pula bahwa di dalam perusahaan terdapat enam unsur perusahaan, yaitu[8] :

  1. Unsur badan usaha, yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi dengan bentuk tertentu seperti Perusahaan Dagang[9], Persekutuan Perdata[10], Firma,[11] Persekutuan Komanditer (CV),[12] Perseroan Terbatas,[13] BUMN,[14] dan Koperasi.[15] Identitas usaha ini dapat dilihat pada Akta Pendirian Perusahaan dan atau Izin Usaha.
  2. Unsur kegiatan dalam bidang ekonomi, yaitu obyek kegiatan bidang ekonomi berupa harta kekayaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba melalui kegiatan berupa perdagangan, pelayanan dan industri.
    1. Kegiatan perdagangan : ekspor-impor, bursa efek, restoran, valuta asing, dll.
    2. Kegiatan pelayanan : biro perjalanan / travel, konsultan, kursus dll.
    3. Kegiatan industri : eksplorasi dan eksploitasi minyak, batu bara, gas, perikanan, kerajinan, obat-obatan, kendaraan bermotor dll.
  3. Unsur terus-menerus

Kegiatan usaha yang terus menerus adalah kegiatan dalam bidang ekonomi yang tidak terputus, yakni tidak secara insidental, tidak sambilan, tetapi bersifat tetap untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu tersebut dapat dilihat di dalam Akta Pendirian Perusahaan atau dalam Surat Ijin Usaha.

  1. Unsur terang-terangan

Kegiatan usaha itu terbuka untuk umum, transparan, tidak ada selundupan atau tersembunyi. Usaha itu juga diakui dan dibenarkan oleh masyarakat serta diakui dan dibenarkan oleh pemerintah menurut undang-undang, dan secara leluasa untuk berhubungan dengan pihak lain (pihak ketiga)

  1. Unsur keuntungan atau laba

Keuntungan merupakan tujuan dari diadakannya suatu perusahaan. Setiap kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan harus dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku, bukan dilakukan secara melawan hukum seperti penyelundupan, penggelapan pajak, pemerasan terhadap karyawan dan persaingan usaha tidak sehat dengan menghalalkan segala cara.

  1. Unsur pembukuan

Sebenarnya sistem pembukuan bukanlah merupakan aspek hukum, tetapi adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap pihak yang menjalankan perusahaan untuk mengadakan dan memelihara catatan-catatan yang berkenaan serta berhubungan dengan penyelenggaraan perusahaan. Pembukuan itu antara lain meliputi catatan-catatan mengenai semua transaksi dengan pihak-pihak lain, penyetoran/pengeluaran uang, penerbitan/penerimaan cek atau wesel, hutang-hutang yang sudah / belum dibayar, tagihan-tagihan dan lain-lain. Pencatatan semua hal tersebut, di atas sangat penting arti dan kedudukannya, baik bagi pihak yang menjalankan perusahaan sendiri, pihak ketiga, negara maupun masyarakat luas yang berkepentingan, sebab dari catatan-catatan tersebut segera dapat diketahui pada suatu saat, mana yang menjadi hak dan mana yang menjadi kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan.[16]

Untuk menjalankan perusahaan, diperlukan peraturan perundang-undangan, untuk itu menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakan peraturan yang dapat dijadikan pedoman para pelaku usaha dalam menjalankan perusahaannya. Sumber utama bagi hukum perusahaan adalah Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel). Di dalam kedua kitab hukum ini diatur tentang  perusahaan terutama permasalahan yang berkaitan  dengan kontrak dalam bisnis dan organisasi beberapa jenis perusahaan.

 

Kegiatan dan Peran Perusahaan dalam Masyarakat

Dalam unsur adanya kegiatan perusahaan ada pula yang membaginya dalam kategori kegiatan Produksi dan kegiatan Distribusi. Beberapa kalangan menyebut ini dengan peran atau kegaitan perusahaan dalam masyarakat.

¾    Produksi adalah Produksi adalah upaya atau kegiatan untuk menambah nilai pada suatu barang. Arah kegiatan ditujukan kepada upaya-upaya pengaturan yang sifatnya dapat menambah atau menciptakan kegunaan (utility) dari suatu barang atau mungkin jasa. untuk melaksanakan kegiatan produksi tersebut tentu saja perlu dibuat suatu perencanaan yang menyangkut apa yang akan diproduksi, berapa anggarannya dan bagaimana pengendalian / pengawasannya. Bahkan harus perlu difikirkan, kemana hasil produksi akan didistribusikan, karena pendistribusian dalam bentuk penjualan hasil produksi pada akhirnya merupakan penunjang untuk kelanjutan produksi. Pada hakikatnya kegiatan produksi akan dapat dilaksanakan bila tersedia faktor-faktor produksi, antara lain yang paling pokok adalah berupa orang / tenaga kerja, uang / dana, bahan-bahan baik bahan baku maupun bahan pembantu dan metode.[17]

Salah satu yang dilakukan dalam proses produksi ialah menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Dalam kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa ini, dikenal lima jenis kegunaan, yaitu :[18]

1)      Guna bentuk

Yang dimaksud dengan guna bentuk yaitu, didalam melakukan proses produksi, kegiatannya ialah merubah bentuk suatu barang sehingga barang tersebut mempunyai nilai ekonomis. Contohnya: keramik.

2)      Guna jasa

Guna jasa ialah kegiatan produksi yang memberikan pelayanan jasa. Contohnya: tukang becak, buruh, dll.

3)       Guna tempat

Guna tempat adalah kegiata produksi yang memanfaatkan tempat- tempat dimana suatu barang memiliki nilai ekonomis. Contoh: pengangkutan pasir dari tempat yang pasirnya melimpah ketempat dimana orang membutuhkan pasir tersebut.

4)      Guna waktu

Guna waktu ialah kegiatan produksi yag memanfaatkan waktu- tertentu. Misalnya: pembelian beras yang dilakukan oleh Bulog pada saat musim panen, dan dijual kembali pada saat masyarakat membutuhkan.

5)       Guna milik

Guna milik ialah, kegiatan produksi yang memanfaatkan modal yang dimiliki untuk dikelola orang lain dan dari hasil tersebut ia mendapatkan keuntungan.

 

Distribusi adalah kegiatan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor.

Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi dilakukan oleh badan usaha atau perorangan sejak pengumpulan barang dengan jalan membelinya dari produsen untuk disalurkan ke konsumen, berdasarkan hal tersebut maka fungsi distribusi terbagi atas:[19]

1)      Fungsi pertukaran, dimana kegiatan pemasaran atau jual beli barang atau jasa yang meliputi pembelian, penjualan, dan pengambilan resiko (untuk mengatasi resiko bisa dilakukan dengan menciptakan situasi dan kondisi pergudangan yang baik, mengasuransikan barang dagangan yang akan dan sedang dilakukan).

2)      Fungsi penyediaan fisik, berkaitan dengan menyediakan barang dagangan dalam jumlah yang tepat mencakup masalah pengumpulan, penyimpanan, pemilahan, dan pengangkutan.

3)      Fungsi penunjang, ini merupakan fungsi yang berkaitan dengan upaya memberikan fasilitas kepada fungsi-fungsi lain agar kegiatan distribusi dapat berjalan dengan lancar, fungsi ini meliputi pelayanan, pembelanjaan, penyebaran informasi, dan koordinasi.

 

Peran dalam menciptakan Lapangan Kerja

Perusahaan mempunyai andil yang besar dalam menciptakan stabilitas perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dilihat pula dalam peran perusahaan dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Hadirnya perusahaan ditengah-tengah masyarakat memberikan kontribusi riil akan salah satu permasalahan nasional yaitu pengangguran. Perusahaan menggerakkan masyarakat yang berada disekitar perusahaan untuk melakukan aktivitas yang bersifat produktif yaitu bekerja. Secara langsung maka peran perusahaan adalah berhubungan erat dalam menciptakan stabilitas perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Kegiatan Produksi dan Distrubusi yang dilakukan oleh perusahaan tentunya membutuhkan pelaksana kegiatan tersebut dalam bentuk sumber daya manusia atau tenaga kerja. Kegiatan produksi dan distrubusi tidak mungkin tanpa mebutuhkan paran dan campur tangan manusia (tenaga kerja) dalam proses aktivitasnya. Oleh karena itu, hadirnya perusahaan di masyarakat pasti berhubungan erat dengan lingkungan dan masyarakat sekitar untuk menjalankan aktivitas perusahaan.

 

Peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Khusus untuk perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ada yang disebut dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.[20] Tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur secara spesifik dalam Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007:

(1)   Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2)   Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3)   Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Ketentuan dalam pasal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang selaras, serasi dan seimbang sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan Perseroan yang menjalankan usahanya dibidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankankan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya tidak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak bagi sumber daya alam.[21]

 

C. PENUTUP

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechstats) oleh karena itu segala sesuatau yang berhubungan dengan tata kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh peraturan hukum tertulis. Salah satunya adalah terkait dengan tata kehidupan perekonomian dan keberadaan perusahaan di Indonesia. Sumber utama bagi hukum perusahaan adalah Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel). Di dalam kedua kitab hukum ini diatur tentang  perusahaan terutama permasalahan yang berkaitan  dengan kontrak dalam bisnis dan organisasi beberapa jenis perusahaan. Selain BW dan WvK  ada pula peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus membahas menganai bentuk dan jenis perusahaan, misalnya UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT.

Keberadaan perusahaan di masyarakat memberikan andil besar dalam tata perekonomian di Indonesia. Beberapa peran atau kegiatan perusahaan di masyarakat yang paling utama adalah menjalankan kegiatan Produksi dan Distribusi. Perusahaan mempunyai berperan juga dalam menciptakan stabilitas perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dilihat pula dalam peran perusahaan dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Hadirnya perusahaan ditengah-tengah masyarakat memberikan kontribusi riil akan salah satu permasalahan nasional yaitu pengangguran. Khusus untuk perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ada yang disebut dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umunya.

DAFTAR PUSTAKA

 

Peraturan Perundang-undangan

Þ    UUD 1945 (kompilasi sampai dengan amandemen keempat).

Þ    Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUH Perdata).

Þ    Kitab Undang-Undang hukum Dagang (KUHD).

Þ    UU Nomor  3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Þ    UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Þ    UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Þ    UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

 

Buku

Þ   Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono SH, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Þ    Munir Fuady, dkk., Pengantar Hukum Bisnis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Þ    Syahrin Naihasyi, Hukum Bisnis (Business Law), Yogyakarta: Mida Pustaka, 2005.

 

Makalah

Þ    Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, SH, Makalah Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

 

Website

Þ    http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan, diakses pada 13 Januari 2011.

Þ    http://www.indolawcenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=285:definisi-dan-ruang-lingkup-hukum-perusahaan&catid=178:hukum-perusahaan&Itemid=237, diakses pada 14 Januari 2011.

Þ    http://id.shvoong.com/business-management/business-ideas-and-opportunities/2041153-pengertian-produksi/ diakses pada 13 Januari 2011.

Þ    http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-produksi-nilai-guna-barang-dan-jasa-ekonomi-produksi , diakses pada 11 Januari 2011.

 


[1] Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat.

[2] Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, SH, Makalah Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14-18 Juli 2003

[3] http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan, diakses pada 13 Januari 2011.

[5] UU Nomor  3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

[6] Munir Fuady, dkk., Pengantar Hukum Bisnis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 7

[7] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan.

[8] Lihat, Syahrin Naihasyi, Hukum Bisnis (Business Law), Yogyakarta: Mida Pustaka, 2005, hal 26-27

[9] Perusahaan dagang adalah perusahaan yang didirikan serta dimiliki oleh perseorangan. Perusahaan dagang ini merupakan bentuk dari perusahaan perseorangan. Istilah lainnya antara lain: Usaha Dagang (UD), Perusahaan Bangunan (PB), Perusahaan Otobis (PO). Jadi, perusahaan dagang ini tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan secara umum, Namur disinggung dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain seperti dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Selengkapnya, lihat: Sudaryat, Hukum Bisnis; Suatu Pengantar, Cet. I, Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008, hlm. 23.

[10] Persekutuan perdata atau Maatschap adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan (inbreng), dengan maksud membagi keuntungan yang terjadi karenanya (pasal 1618 KUHPerdata). Ibid., hlm. 24.

11 Pasal 16 KUHD memberikan pengertian tentang Firma, yaitu tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Jadi, termasuk persekutuan perdata khusus yang terletak pada tiga unsur, yaitu menjalankan perusahaan (pasal 16 KUHD), dengan nama bersama (pasal 16 KUHD) dan pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan (pasal 18 KUHD). Lihat: R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, Cet. 27, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002, hlm. 11

[12] Persekutuan komanditer ialah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer yaitu sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga, sedangkan dia tidak turut campur dalam pengurusan persekutuan. Persekutuan komanditer ini terdiri dari sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Ibid., hlm. 29.

[13] Perseroan Terbatas (PT), yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Lihat: Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bandung: Citra Umbara, 2007, hlm. 110-111.

[14] BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (pasal 1 angka [1] UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN). Ibid., hlm. 34.

[15] Koperasi diatur dalam pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Bahwa yang dimaksud dengan koperasi ádalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

[16] Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono SH, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Bandung: Mandar Maju, 2000, hal.12.

[19]  http://devoav1997.webnode.com/news/pengertian-distribusi-dan-fungsi-distribusi/, diakses pada tanggal 10 Januari 2011.

[20] Pasal 1 angka 3 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

[21] Penjelasan Pasal 74 UU nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

About these ads