PENERBITAN SP3 (SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN) OLEH KEJAKSAAN AGUNG RI  DALAM PENANGANAN KASUS-KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN SEMANGAT PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh Budi Setyawan 

  1. I.                   PENDAHULUAN

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.[1] Apabila kita membahas mengenai ukuran efektifikas penegakan hukum di Indonesia hal tersebut sangat sulit karena tidak ada tolok ukur yang pasti. Kita menemui the dark number[2] terhadap kasus yang ditangani oleh lembaga penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yaitu kasus-kasus yang dihentikan dalam tahap penyelidikan[3] dan penyidikan[4]. Besarnya jumlah pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi sebaliknya mencerminkan banyaknya kasus korupsi di masyarakat. Pun apabila tidak adanya kasus-kasus tindak pidana yang ditangani oleh lembaga penegak hukum malah menjadikan kita bertanya bagaimana capaian kinerja lembaga-lembaga tersebut.

Menurut Muladi  ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum yaitu[5]:

  1. Adanya sinergi penegakan hukum yang tepat dan dirumuskan secara komprehensif dan integral;
  2. Adanya kehendak politik untuk melaksanakan strategi tersebut;
  3. Adanya presure dalam bentuk pengawasan masyarakat.

 

Berbicara mengenai penanganan kasus tindak pidana korupsi tentunya hal tersebut menjadi kewenangan Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan secara eksplisit telah menyebutkannya dalam pasal 30 ayat 1, tentang Kewenangan Kejaksaan yaitu:

  1. Melakukan penuntutan;
  2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
  4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU;
  5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam makalah ini akan membahas tentang:

  1. Berapakah jumlah kasus tindak pidana korupsi (yang menyita perhatian masyarakat) yang diterbitkan SP3 oleh Kejaksaan Agung RI dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009?
  2. Penerbitan SP3 kasus tindak pidana korupsi dikaitkan dengan nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan?

 

  1. II.                PEMBAHASAN

Dalam hidup sehari-hari sering kita jumpai pernyataan sinis dari masyarakat bahwa hukum di negara kita belum ditegakkan sebagaimana adanya. Pernyataan ini bukannya lahir instan begitu saja tanpa alasan, tetapi lahir sebagai ungkapan rasa ketidak puasan atas fakta-fakta penegakkan hukum yang dalam banyak kasus masih sangat jauh dari harapan kehidupan bernegara hukum di negara kita. Tingkat kesadaran hukum masyarakat rupanya telah maju sedemikian rupa sehingga adanya ketidak betulan dalam hal penegakkan hukum langsung diresponi negative oleh masyarakat.

Masyarakat saat ini telah mengerti betul apa tujuan adanya hukum. Merujuk pendapat Radbrurh, tujuan hukum itu setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu : Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan.

Keadilan secara secara gramatical berasal dari kata adil yang artinya seimbang dan tidak berat sebelah. Dr. Andi Hamzah, SH dalam ”Kamus Hukum” memberikan pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian, merupakan salah satu sifat hukum disamping kemanfaatan.

Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan menurut Geny tidaklah ada artinya sama sekali.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan ”kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yakni : (1) substansi hukum, (2) aparatur hukum, dan (3) budaya hukum.

Unsur pertama “substansi hukum” berbicara tentang isi daripada ketentuan-ketentuan tertulis dari hukum itu sendiri. Unsur kedua adalah “aparatur hukum” adalah perangkat, berupa system tata kerja dan pelaksana daripada apa yang diatur dalam substansi hukum tadi. Sedangkan unsur yang terakhir adalah “budaya hukum” yang menjadi pelengkap untuk mendorong terwujudnya “kepastian hukum” adalah bagaimana budaya hukum masyarakat atas ketentuan hukum dan aparatur hukumnya. Unsur budaya hukum ini juga tidak kalah pentingnya dari kedua unsur diatas, karena tegaknya peraturan-peraturan hukum akan sangat bergantung kepada “budaya hukum” masyarakatnya. Dan budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum.

Terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 Kejaksaan Agung RI telah mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)[6] sebanyak 7 (tujuh) kasus, yaitu:

  1. Kasus dugaan korupsi import beras illegal 60.000 ton beras dari Vietnam sejak tahun 2006 an tersangka G. Setio L, perkiraan kerugian negara Rp. 24 Milyar, SP3 tanggal 15 Januari 2008.
  2. Kasus dugaan korupsi BDNI-BLBI an tersangka Sjamsul Nursalim perkiraan kerugian negara Rp. 28,4 Trilyun, SP3 tanggal 29 Pebruari 2008.
  3. Kasus dugaan korupsi kredit BLBI BPPC an tersangka Tpmy Soeharto, perkiraan kerugian negara Rp. 759 Milyar, SP3 tanggal 07 September 2008.
  4. Kasus dugaan korupsi dalam penjualan kapal super tanker VLCC Pertamina an tersangka Laksamana Sukardi, perkiraan kerugian negara US$ 20 Juta, SP3 tanggal 06 Pebruari 2009.
  5. Kasus dugaan korupsi dalam penjualan kapal super tanker VLCC Pertamina an tersangka Arififi Nawawi, perkiraan kerugian negara US$ 20 Juta, SP3 tanggal 06 Pebruari 2009.
  6. Kasus dugaan korupsi dalam penjualan kapal super tanker VLCC Pertamina an tersangka Alfred H. Rohimone, perkiraan kerugian negara US$ 20 Juta, SP3 tanggal 06 Pebruari 2009.
  7. Kasus dugaan korupsi dana Asuransi Sosial ABRI dan penjualan hak tagih BII terhadap PT. Newport Bridge Finance oleh PPAI BII-BPPN an tersangka Tan Kian, perkiraan kerugian negara US$ 13 Juta, SP3 tanggal 16 April 2009.

Saat ini apabila kita berbicara mengenai hukum secara umum terpaku pada hukum dalam arti formil, bahwa hukum adalah tulisan yang diundangkan dalam lembaran negara (black letter law) , dijalankan oleh lembaga penegak hukum (Polisi, Advokat, Jaksa dan Hakim), serta adanya saksi yang jelas tegas apabila ada pelanggaran terhadap ketentua tersebut. Lebih dari itu bahwa hukum bukan hanya peraturan perundang-undangan saja, melainkan hukum adalah adat/kebiasaaan yang disepakati dalam masyarakat; hukum adalah aturan-aturan dalam kaitannya dengan agama; dan hukum adalah kepastian empiris dalam kehidupan alam semesta.

Cita hukum adalah hadirnya rasa keadilan dalam masyarakat. Rasa keadilan masyarakat ini disebut dengan keadilan substantif.[7] Alasan penerbitan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)[8] Jaksa Agung dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi adalah:

  1. Tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum;
  2. Tidak ditemukannya bukti yang kuat;
  3. Dan tidak ditemukannya kerugian negara.

Menurut Nur Handiani Tusni, SH MH Direktur Advokasi YLBHI, bahwa alasan penghentian tersebut adalah[9]:

  1. Tidak diperoleh bukti yang cukup. Artinya penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan pengadilan. Atas dasar inilah kemudian penyidik berwenang menghentikan penyidikan.
  2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
    Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau tindak kejahatan maka penyidik berwenang menghentikan penyidikan.
  3. Penghentian penyidikan demi hukum.  Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana.
    a. Asas nebis in idem. Yaitu seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, dimana atas perbuatan itu telah diputus oleh pengadilan yang berwenang untuk itu dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Apabila tersangkanya meninggal dunia.

c.Karena kadaluarsa. Tenggang waktu itu, menurut KUHP: Lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan. Lewat masa 6 tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana denda, kurungan atau penjara, yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun. Lewat tenggang waktu 12 tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lebih dari 3 tahun. Lewat 18 tahun bagi semua kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur 18 tahun, tenggang waktu kadaluarsa yang disebut pada poin 1 sampai 4, dikurangi sehingga menjadi sepertiganya.

Dalam hal diterbitkannya SP3 itu telah memenuhi aspek kepastian hukum yang menjadi dasar dihentikannya penyidikan. Artinya ada dasar hukum tertulis (formal) yang menjadi landasan hukum oleh lembaga pemegang otoritas (Kejaksaan) untuk menghentikan proses hukum tersebut.[10]  Tetapi penerbitan SP3 ini telah menciderai rasa keadilan masyarakat.

Tetapi apabila kita lihat dari aspek keadilan maka hal tersebut akan menunjukkan lebarnya jarak penegakan hukum antara kaum miskin (the poor) dengan kaum kaya (the haves). Maka dengan jelas dapat kita lihat bahwa hukum ibarat pisau, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sementara harapan masyarakat adalah mengibaratkan hukum sebagai pedang bermata dua, tajam ke bawah maupun tajam ke atas. Dari  paparan di atas dapat kita lihat gap atau jarak yang sangat jauh antara das Sollen (idealitas) dan das Sein (realitas). Maka tidak semua hal yang berhubungan atau berkaitan dengan aspek legal formal atau peraturan (black latter law)   itu bisa memenuhi aspek cita hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

 

  1. III.             PENUTUP

Kesimpulan

  1. Bahwa ada 3 (tiga) tujuan hukum yang hendak dicapai yaitu kepastian, keadailan dan kemanfaatan. Ketiga  tujuan ini harus dilaksanakan seiring dengan penegakan supremasi hukum di Indonesia.
  2. Bahwa saat ini terjadi jarak yang sangat jauh antara idealitas hukum (das Sollen) dengan realitas (das Sein) hingga memunculkan ketidakpercayaan masyarakat pada penegakan hukum di Indonesia.
  3. Kejaksaan Agung RI telah mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) terhadap beberapa kasus tindak pidana korupsi yang menyita perhatian masyarakat yangmana melibatkan para orang kuat/kaya (the haves). Secara hukum SP3 ini telah memenuhi aspek kepastian hukum dengan telah diterbitkannya SP3 tetapi SP3 ini sangat bertentangan dengan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum.
  4. SP3 atas kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara secara besar tersebut oleh Kejaksaan Agung RI menjadikan kepercayaan masyarakat pada lembaga tersebut turun drastis.

 

Saran

  1. Perlu dilakukan pembukaan kembali atas kasus-kasus korupsi  yang menyita perhatian orang banyak yang telah di SP3 oleh Kejaksaan Agung RI agar terciptanya asas  keadilan dan kemanfaatan dalam penanganan kasus korupsi.
  2. KPK mengambil alih kasus-kasus korupsi yang telah di SP3 oleh Kejaksaan Agung.
  3. Pendekatan hukum yang bersifat progresif dan responsif dalam penegakan hukum di Indonesia. Dan dikembangkan melalui Legal Pluralism Aproach dengan tetap memperhatian hukum negara (peraturan perundang-undangan) atau state law, living law dan natural law secara simultan.

 

  1. IV.             DAFTAR PUSTAKA

Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah  Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.

 

Menski, Werner. Comparative Law in A Context The Legal System of Asia and Afrika, Cambridge University Press, 2007.

 

Muladi; Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesi; The Habibie Center, Jakarta, 2002.

 

Pidato Pengukuhan pengukuhan guru besar Universitas Diponegor atas nama Suteki; Semarang, 4 Agustus 2010.

 

http://www.primaironline.com/tips/tips/alasan-penghentian-penyidikan diakses pada 20 Oktober 2010.

 

Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

 

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


[1] Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah  Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, halaman 83.

[2] The Dark Number adalah angka atau jumlah kasus yang tidak diketahui atau tidak diproses oleh aparat penegak hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

[3] Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak piidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Lihat Pasal 1 ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981.

[4] Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Lihat Pasal 1 ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981.

[5] Muladi; Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesi; The Habibie Center, Jakarta, 2002 halaman 27.

[6] Surat Perintah Penghentian Penyidikan adalah surat atau perintah tertulis jari Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaaan di suatu otoritas wilayah untuk menghentikan proses penyidikan suatu perkara. Alasan penerbitan SP3 dalam tindak pidana korupsi: 1. Tidak adanya perbuatan melawan hukum; 2. Tidak ditemukannya bukti yang kuat, 3. Tidak adanya kerugian negara.

[7] Keadilan Substantif dapat didefinisikan sebagai the thruth justice (sebenarnya keadilan, keadilan yang sebenarnya). Pertimbangan utama pencarian keadilan substantif bukan lagi aspek formal (state law) dan material (living law) hukum melainkan aspek hakikat hukum, yakni dilibatkannya pertimbangan moral, ethic and religion. Warner Menski dalam Comparativer Law in Global Context (2006) menyebut keadilan substantif sebagai the perfect justice. Pencarian keadilan substantif hanya dapat dicapai dengan penggunaan pendekatan legal pluralism. Lihat Pidato Pengukuhan pengukuhan guru besar Universitas Diponegoro an Suteki halaman 2, Semarang, 4 Agustus 2010.

[8] SP3 akan dicabut apabila dalam perkembangan penanganan perkara ditemukan bukti yang kuat, kerugian negara dan adanya perbuatan melawan hukum.

[10] SP3 dari Kejaksaan berpedoman pada Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

About these ads