KEWENANGAN RUPS, DIREKSI, DAN DEWAN KOMISARIS

BERDASARKAN UU NO.40 TAHUN 2007

 

No.

Organ PT

Kewenangan

Relasi

Dasar Hukum

1. RUPS Memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, mislanya dalam bentuk benda tidak bergerak. (Pasal 34)    
Menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya. (Pasal 35)    
Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan (Pasal 38) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum Pasal 37 ayat (3)
Menyetujui penambahan modal perseroan (Pasal 41 ayat (1)) RUPS menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS tentang penambahan modal perseroan untuk jangka waktu paling lama satu tahun Pasal 41 ayat (2)
Memutuskan pengurangan modal perseroan (Pasal 44 ayat (1) Direksi wajib memberitahukan keputusan RUPS tentang pengurangan modal perseroan kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam satu atau lebih surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS Pasal 44 ayat (2)
Menyetujui rencana kerja yang diajukan oleh Direksi. (Pasal 64 ayat (3)) Rencana kerja disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris atau RUPS Pasal 64
Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan. (Pasal 71) -       Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris

-       Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim

Pasal 72 ayat (4)

 

 

Pasal 72 ayat (6)

Mengatur tata cara pengambilan deviden yang telah dimasukkan ke cadangan khusus. (Pasal 73)    
Memutuskan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan. (Pasal 89 ayat (1)    
Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih. (Pasal 92 ayat (5)) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota Direksi Pasal 92 ayat (4)
Mengangkat anggota Direksi. (Pasal 94 ayat (1)) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali Pasal 94 ayat (3)
Memutuskan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi. (Pasal 96 ayat (1)) Dalam hal kewenangan RUPS untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3)
Memutuskan tentang kewenangan DIreksi untuk mewakili Perseroan dalam hal Direksi lebih dari 1 orang. (Pasal 98 ayat (3)) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar Pasal 98 ayat (2)
Menyetujui untuk mengalihkan kekayaan Perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. (Pasal 102 ayat (1))    
Menyetujui dapat atau tidaknya Direksi mengajukan permohonan pailit atas Perseroan kepada Pengadilan Niaga. (Pasal 104)    
Memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. (Pasal 105) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pasal 106 ayat (1)
Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris. (Pasal 106 ayat (6)) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pasal 106 ayat (1)
Mengangkat anggota Dewan Komisaris. (Pasal 111) Dewan Komisaris wajib:

  1. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
  2. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
  3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS
(Pasal 116)
Menetapkan ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan komisaris. (Pasal 113)    
Memutuskan dapat atau tidaknya Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. (Pasal 118 ayat (1)) Dewan komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tidakan pengurusan berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga. Pasal 118 ayat (2)
Mengangkat komisaris independen. (Pasal 120 ayat (2)) Tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi. Pasal 120 ayat (4)
Memutuskan tentang pengambilalihan saham oleh badan hukum berbentuk Perseroan. (Pasal 125 ayat (4)) Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambilalihan … Pasal 125 ayat (6)
Memutuskan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perseroan. (Pasal 127 ayat (1)) Direksi Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam satu surat kabar dan mengumukan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemaggilan RUPS Pasal 127 ayat (2)
Memutuskan tentang pembubaran Perseroan. (Pasal 142 ayat (1)) Direksi, Dewan Komisaris atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS Pasal 144 ayat (1)
2.

 

Direksi Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (Pasal 92 ayat (1)) RUPS menetapkan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi dalam hal Direksi terdiri atas dua anggota Direksi atau lebih Pasal 92 ayat (4)
Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. (Pasal 97 ayat (1)) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan. Pasal 114 ayat (1)
Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. (Pasal 98 ayat (1)) RUPS memutuskan tentang kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan Pasal 98 ayat (3)
Direksi wajib:

  1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
  2. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
  3. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya.

(Pasal 100 ayat (1))

Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan. Pasal 100 ayat (3)
Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. (Pasal 101 ayat (1))    
Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

  1. Mengalihkan kekayaan Perseroan;
  2. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

(Pasal 102 ayat (1))

Keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi tersebut harus memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan Pasal 89
Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. (Pasal 103) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Pasal 117 ayat (1)
3. Dewan Komisaris Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha, dan memberi nasihat kepada Direksi. (Pasal 108 ayat (1)) Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Pasal 92 ayat (1)
Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan. (Pasal 114 ayat (1)) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pasal 108 ayat (1)
Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam hal melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. (Pasal 115 ayat (1) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Pasal 97 ayat (3)
Dewan Komisaris wajib:

  1. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
  2. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
  3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS

(Pasal 116)

   

 

About these ads