Tag

, , ,

Hak-hak Wrga Negara dalam KUHAP

Dalam Integrated Criminal Justice System (sistem peradilan pidana terpadu) menempatkan warga negara yang diduga melakukan tindak pidana (tersangka atau terdakwa) bukan sebagai “obyek” tetapi “subyek”. Artinya warga negara mempunyai hak dan kewajiban apabila nantinya ada proses yang salah tangkap, salah tahan, salah tuntut dan salah putus (hukum).

Jaminan tersebut ada di dalam UDHR (Universal Declaration of Human Right), Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dalam UU No. 12 Tahun 2005, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan secara khusus dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu dalam pertimbangan huruf (a) ”Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersama dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan  dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecualinya”.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan prinsip-prinsip dalam prinsip pengadilan yang adil (fair trial). Beberapa asas-asas diantaranya:

  1. Asas Praduga tak bersalah (presumtion of innocence), bahwa warga negara dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperolah kekuatan hukum tetap (inkrack van gewijsde).
  2. Asas Pesamaan dihadapan hukum (equality before the law), bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum.
  3. Asas Legalitas, bahwa warga negara dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku atau Undang-Undang.
  4. Asas oportunitas, bahwa penuntut umum (Jaksa) memunyai hak untuk mengesampingkan perkara guna kepentingan umum atau negara.

Dalam Proses Penangkapan:

Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa.  Syarat Penangkapan adalah ada bukti permulaan yang cukup. Bukti Permulaan yang cukup tidak diatur secara jelas dalam KUHAP. Menurut Surat Keputusan KAPOLRI: No.Pol.SKEP/04/I/1982 adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam:

  1. Laporan Polisi
  2. Berita Acara Pemeriksaan di TKP
  3. Laporan Hasil Penyelidikan
  4. Keterangan Saksi/Saksi Ahli
  5. Barang Bukti

Yang berwenang melakukan penangkapan:

  1. Penyidik yaitu:

a)      Pejabat polisi negara RI yang minimal berpangkap Inspektur Dua (Ipda);

b)      Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi kewenangan khusus oleh UU yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Gol.II/B yang disamakan dengan itu).

  1. Penyidik Pembantu

a)      Pejabat Kepolisian Negara RI dengan pangkat minimal Brigadir Dua (Bripda).

b)      Pejabat Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Kepolisian Negara RI yang minimal berpangkat Pengatur Muda (Gol.II/B atau yang disamakan dengan itu).

Catatan:

Dalam proses penangkapan (kecuali tertangkap tangan) mintalah surat tugas atau surat perintah penangkapan. Lalu teliti kartu anggota penyidik (polisi), dan isi surat perintah penangkapan secara detail. Hal-hal yang diteliti meliputi kesatuan (tingkat Kepolisian), identitas tersangka (yang akan ditangkap), alasan penangkapan, uraian tindak pidana yang disangkakan, dan tempat pemeriksaan.

Penahanan

adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim.

Syarat Penahanan:

  1. Syarat Objektif meliputi:

a)      Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;

b)      Tindak pidana dalam pasal 282(3), 296, 335(1), 351(1), 353(1), 372, 378, 379(a), 453, 454, 455, 459, 480 dan 506

c)      Tindak Pidana khusus yang diatur dalam UU misalnnya: Pelanggaran Ordonantie Bea dan Cukai, Tindak Pidana Imigrasi, Tindak Pidana  Narkotika dan Psikotropika.

  1. Syarat Subjektif meliputi:

a)      Tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana;

b)      Dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa:

–          Akan melarikan diri.

–          Merusak atau menghilangkan barang bukti.

–          Mengulangi tindak pidana.

–          Menghambat penyelidikan dan penyidikan.

Jenis-jenis Penahanan:

  1. Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
  1. Penahanan Rumah;
  2. Penahanan Kota;

Hak-hak Warga Negara dalam KUHAP:

  1. Menghubungi penasehat hukumnya;
  2. Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum;
  3. Meminta atau mengajukan penangguhan penahanan;
  4. Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan;
  5. Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga;
  6. Mengirim surat dan atau menerima surat;
  7. Mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan;
  8. Menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan dan menjalankan ibadah;
  9. Bebas dari tekanan seperti diintimidasi, disiksa secara fisik dll;
  10. Proses Peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan;
  11. Pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali sidang tertentu yang ditentukan berdasar UU;
  12. Pemeriksaan di persidangan secara langsung dan lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti para saksi dan terdakwa;

Praperadilan

Mekanisme praperadilan adalah mekanisme untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penangkapan dan atau penahanan yang telah dilakukan. Selain itu praperadilan mempunyai wewenang khusus untuk memeriksa dan memutus:

a)      Sah atau tidaknya penagkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

b)      Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka, atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Penangguhan Penahanan:

Setiap warga negara yang menjadi tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan dilakukan oleh tersangka atau terdakwa sendiri, keluarga atau kuasa hukumya. Permohonan penangguhan penahanan harus disertai dengan jaminan orang (penjamin) atau uang/barang. Yang berhak mengabulkan atau tidak nya permohonan penangguhan penahanan adalah pejabat dalam tingkat penahanan tersebut. Dalam surat permohonan penangguhan penahanan harus dicantumkan bahwa:

1)      Tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri;

2)      Tersangka atau terdakwa tidak akan menghilangkan barang bukti;

3)      Tersangka atau terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

4)      Tersangka atau terdakwa bersedai memenuhi panggilan untuk kepentingan pemeriksaan;

Daftar Bacaan: UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia 2006-YLBHI Jakarta, Hak Tersangka Dalam KUHAP-LBH Jakarta, Hukum Acara Pidana di Indonesia (1) dan (2)-Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.