Tag

, , ,

Propinsi Jawa Tengah

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus. Dari bahasa Latin itulah, kemudian korupsi berkembang ke banyak bahasa di negara-negara Eropa, seperti corruption, corrupt, corruptie. Arti harfiah dari kata tersebut adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.
Ini seperti dapat dibaca dalam The Lexicon Webster Dictionary: “Corruption (L. Corruptio (n-) the act of corruption, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest; bribery perversion from a state of purity; debasement; as of a language; debased from a word.” (The Lexicon, 1978).
Statistik kriminal dari Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah yang dihimpun sejak 1999-2007 menunjukkan bahwa dugaan keterlibatan bupati/wali kota, baik mantan maupun yang masih menjabat, yang diduga terkait dalam korupsi, ada 36 perkara yang tersebar di 25 kabupaten/kota.
Sedangkan menurut statistik kriminal Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah (Jateng) telah mengungkap dan melakukan penyidikan kasus korupsi sebanyak 72 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 166 orang.

Data di atas merupakan statistik kriminal. Statistik kriminal adalah angka-angka yang menunjukkan jumlah kriminalitas yang tercatat pada suatu waktu dan tempat tertentu.

Kriminalitas yang tercatat ini hanya merupakan sampel dari kriminalitas yang terjadi, sedangkan jumlah kriminalitas tidak pernah terungkap secara menyeluruh. Maka ada sebuah dark number.

Dark number adalah jumlah kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat, tetapi tidak tercatat dalam statistik kriminal. Jadi, jumlah tindak pidana korupsi yang terjadi di Jawa Tengah itu melebihi data-data dari kedua lembaga tadi (Polda Jateng dan KP2KKN).

Korupsi banyak terjadi dalam struktur jabatan publik, oleh karena itu layak kita sebut bahwa korupsi adalah upaya golongan tertentu (penguasa/the ruling class) untuk melakukan sebuah pemiskinan secara terstruktur kepada rakyat.
Menurut AKP Suhartono (penyidik korupsi Polda Jateng) beberapa kendala dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi adalah rumitnya birokrasi perizinan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pejabat tertentu. Misalnya, dalam penyidikan kasus korupsi yang melibatkan bupati/wali kota dan wakilnya harus mendapatkan izin dari Presiden (Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Hal ini seakan menjadi tidak murni dalam criminal justice system, yaitu dengan masuknya unsur eksekutif dalam ranah penegakan hukum (law enforcement). Oleh karena itu, seharusnya ada sebuah kemandirian dan independensi lembaga penegak hukum dalam menjalankan aktivitasnya (the independence of judicary).

Sedangkan menurut Yudi Kristiana (Jaksa Kejati Jateng dan Doktor Ilmu Hukum Undip), karakteristik korupsi yang melibatkan pemegang otoritas kekuasaan tersebut ditangani secara diskriminatif. Hal ini dikarenakan masuknya otoritas kekuasaan uang dan politik. Dengan partisipasi masyarakat dalam penanganan tindak pidana korupsi terkadang malah dijadikan komoditas oleh oknum penegak hukum untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan (abuse of power).

Pemberantasan progresif
Gagasan hukum progresif dipelopori oleh Prof Dr Satjipto Rahardjo SH, Guru Besar Sosiologi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hukum progresif merupakan sebuah hukum yang dikonstruksikan dalam redefinisi terhadap pembangunan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Hukum tidak lagi didefinisikan sebagai sebuah peraturan yang terdiri dari kata-kata dan rumusan di atas kertas saja.

Hukum bukan black letter law, law on paper, dan law in books. Gagasan hukum progresif bertolak dari dua komponen basis hukum, yaitu peraturan dan perilaku (rule and behaviour). Hukum progresif lahir menjawab atas ketidakberdayaan hukum positif dalam menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (rechstats), bukan negara berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstats). Maka, pemberantasan korupsi dalam negara hukum dilakukan dalam koridor atau kerangka negara hukum. Tindak pidana korupsi merupakan common enemy yang harus ditanggulangi dan diberantas oleh seluruh lapisan masyarakat.

Korupsi merupakan extraordinary crime, maka dibutuhkan juga cara- cara yang extraordinary dalam menanggulanginya.

Dalam kehidupan masyarakat yang beradab itu tidak akan menerima anggota warganya yang bersikap, bertingkah laku, dan melakukan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, salah satunya adalah korupsi. Korupsi merupakan masalah legal, ethical, and moral responsibility. Makna undang-undang

Cara-cara yang luar biasa itu adalah dengan keberanian dan pemahaman atas masalah korupsi. Berpikir luar biasa ala hukum progresif pada intinya adalah tidak membaca undang-undang, seperti mengeja sebuah teks, tetapi mencari dan mengungkap makna dari undang- undang.

Akibat dari mencari makna, maka penegak hukum akan berbuat rule breaking. Pemberantasan korupsi progresif tidak hanya terbatas pada based on rules, tetapi juga based on behaviour. Masuknya faktor manusia atau faktor perilaku ini bisa meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Jadi empati, komitmen, determinasi, kejujuran, dan keberanian itu muncul sebagai faktor-faktor aspek yang harus diikutsertakan ketika kita membicarakan penegakan hukum secara progresif. Maka, harus dilanjutkan dengan aksi ekstra atau affirmative action dalam memberantas korupsi.

Dalam hal ini dibutuhkan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) yang “gila” bekerja, seperti mesin tetapi dengan watak keberanian dan ketegasan. Semoga dengan gagasan pemberantasan hukum progresif tersebut dapat membawa terwujudnya supremasi hukum di Indonesia dan lebih khusus lagi di Jawa Tengah.

Budi Setyawan Presiden BEM KM Universitas Diponegoro Semarang
Tulisan ini pernah dimuat di Harian Kompas Jateng-DIY pada Sabtu, 21 Juli 2007.