Tag

, , ,

United Nations Guidelines on The Role of Prosecutor atau petunjuk umum bagi Jaksa/penuntut umum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya merupakan adopsi dari Kongres PBB ke-8 tentang pencegahan tindak pidana dan perlakuan bagi orang yang bersalah. Kongres ini dilaksankan di Havana, Cuba pada 27 Agustus sampai dengan 7 September 1990.

Adapun yang menjadi pertimbangannya sebagaimana dijelaskan/diamanatkan dalam UDHR (Universal Declaration of Human Rights) tentang prinsip-prinsip peradilan yaitu prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law), asas praduga tak bersalah (presumtion of innocent), dan peradilan yang merdeka/bebas/netral dan tidak berat sebelah (fair trial &  impartial).

Realitanya prinsip-prinsip tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara aturan tertulis dengan pelaksanannya. Oleh karena itu, otoritas yang berwenang di dalam setiap negara harus melaksanakan prinsip-prinsip umum tersebut dalam pelaksanaan peradilan di wilayah jurisdiksi masing-masing.

Jaksa memainkan peran yang penting dalam administrasi pencarian keadilan, maka perlu aturan khusus yang mengatur tanggungjawabnya untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut, aturan ini untuk memenuhi rasa keadilan dan melindungi warga negara dari tindak pidana/kekerasan.

Hal ini penting untuk menjamin proses penuntutan/peradilan berjalan secara baik dan profesional yang membutuhkan kacakapan khusus. Oleh karena itu harus disiapkan/ditunjang dengan proses rekruitmen, pelatihan keahlian dan kemampuan hukum, yangmana hal ini dibutuhkan untuk menjamin adanya prestasi kapasitas yang baik dalam memerangi tindak pidana, terutama tindak pidana dalam bentuk dan dimensi yang baru.

Majelis Umum PBB juga telah memasukkan hal tersebut dalam Resolusi 34/169 tanggal 17 Desember 1979 tentang The Code of Conduct for Law Enfeorcement Officials, dan Kongres ke-5 PBB tentang The Prevention of Crime and Treatment of Offenders.

Di dalam resolusi Nomor 16 Kongres ke-6 PBB yaitu kongres tentang The Prevention of Crime and Treatment of Offenders, Panitia Kongres memasukkan point tentang Kemandirian dan kemerdekaan kekuasaan Peradilan/Kehakiman dan Jaksa. Selanjutnya dalam deklarasi The Basic Principles of Justice for Victim on the Prevention of Crime and Abuse of Power merekomendasikan agar hal ini dimasukkan dalam level internasioal dan nasioanl (peraturan perundang-undangan di tiap negara) tentang access to justice dan perlakuan yang adil, restitusi, kompensasi dan pendampingan terhadap korban kekerasan.

UN Guidelines on The Role of Prosecutor memuat tentang: 1). Kualifikasi, seleksi dan training; 2). Status dan kondisi pelayanan; 3). Kebebasan dalam berekspresi dan berorganisasi/perkumpulan; 4). Peran Jaksa dalam peradilan pidana; 5). Kebebasan dalam pengambilan keputusan/kebijakan; 6). Alternatif penuntutan; 7). Hubungan dengan pemerintah dan institusi negara lain; 8). Cara Kerja; dan 9). Ketaatan terhadap aturan.

Dalam UN Guidelines on The Role of Prosecutor mengamanatkan kepada seluruh anggota PBB agar menjamin dan memproposikan pemberlakuannya, yangmana penuntutan harus dijalankan secara tidak memihak dan adil itu dimasukkan dalam national legislatiion (aturan perundang-undangan nasional).

Hal ini (UN Guidelines on The Role of Prosecutor) merupakan salah satu dasar atau latar belakang dilakukannya pembaharuan Kejaksaan Republik Indonesia. Semoga agenda pembaharuan Kejaksaan RI sukses dan berjalan lancar.