Rencana LBH Unpatti untuk melakukan gugatan Class Action atas krisis listrik di Maluku mendatangkan polemik baru di Masyarakat Maluku (khususnya). Pro dan kontra dalam menyikapi suatu permasalahan merupakan hal biasa seiring dengan dinamika masyarakat dalam negara demokrasi. Pro dan kontra itu harus dikelola secara bijak, apik dan bertanggungjawab dalam koridor negara hukum (rechtstats).

Gugatan perwakilan kelompok atau lebih dikenal dengan sebutan class action merupakan jenis dan prosedur gugatan baru dalam sistem hukum di Indonesia. Prosedur gugatan perwakilan kelompok (class action) diakui dalam sistem hukum di Indonesia setelah disahkannya UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lalu beberapa tahun kemudian diatur juga jenis gugatan ini dalam UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Untuk mengakomodasi perkembangan hukum di masyarakat, efisiensi dan efektifitas dalam penyelesaian pelanggaran atau sengketa hukum (perdata) yang merugikan masyarakat luas, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. PERMA No.1 tahun 2002 menjadi dasar proses beracara dalam class action.

Dalam hukum perdata di Indonesia ada beberapa jenis atau prosedur gugatan yaitu: Gugatan Perdata Biasa, Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action), Legal Standing (Hak Gugat Organisasi) dan Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit). Hal tersebut di atas merupakan jenis prosedur gugatan, sedangkan untuk esensi atau dasar gugatan hanya ada 2 (dua) jenis yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi.

Pertanyaan selanjutnya apakah tepat pilihan class action? Hal ini akan menjadi pertanyaan semua pihak (penggugat, tergugat dan majelis hakim yang akan menyidangkan permasalahan tersebut). Secara umum gugatan class action mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan gugatan perdata biasa. Pertama, judicial economy yaitu proses berperkara menjadi sangat ekonomis, karena biaya perkara yang timbul dalam proses ini dapat ditanggung bersama oleh para penggugat. Dari pihak tergugat akan terhindar dari banyaknya gugatan yang ditimbulkan atas satu permasalahan yang sama dan meminimalisasi pembayaran ganti rugi akibat kesalahan. Kedua, gugatan class action dapat mencegah terjadinya pengulangan perkara dan mencegah putusan-putusan yang berbeda satu dengan yang lain atau putusan yang tidak konsisten. Ketiga, mendorong sikap berhati-hati dan merubah sikap pelaku tergugat (apabila terbukti) atas usaha atau layanan kegiatan yang dilakukan. Keempat, class action mengakomodir banyak kepentingan gugatan masyarakat dengan menyederhanakannya menjadi satu gugatan saja.

Beberapa hal yang harus dipenuhi agar gugatan class action tidak dinilai obscure (tidak jelas) adalah mendalilkan kedudukan hukum tergugat, perbuatan melawan hukum tergugat, adanya wakil kelompok (class representatif) yang ditunjuk dan memiliki kejujuran serta  kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok (class members) yang diwakili, adanya kerugian riil yang nyata-nyata diderita (concrete injured parties), kesamaan fakta atau peristiwa dan dasar hukum, dan tuntutan sejenis dari anggota yang diwakili (typicality).

Dasar gugatan perdata hanya ada 2 (dua) jenis yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi. Pasal 1365 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi dasar hukum atas gugatan dengan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

“Setiap  perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. (1365 KUHPerdata)

Kebanyakan praktisi hukum akan menebak bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) akan menjadi dasar gugatan, karena untuk dasar gugatan wanprestasi itu berdasar pada kesepakatan atau kontrak atau perjanjian yang mengikat para pihak untuk seluruhnya atau sebagian yang tidak dipenuhi. Jadi sangat sulit apabila mendalilkan krisis listrik di Maluku dengan dasar wanprestasi.

Perbuatan melawan hukum menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo ada 4 (empat) kategori yaitu 1). bertentangan dengan hak orang lain atau 2). bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau 3). bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau 4). bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

Bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini adalah hak masyarakat pelanggan listrik yang terkebiri oleh pemadaman listrik. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya adalah kewajiban PLN sebagai satu-satunya BUMN yang melayani pemenuhan kebutuhan listrik nasional masyarakat.

Tiada gugatan tanpa kepentingan. Class members (masyarakat yang dirugikan) yang di waliki oleh class representatif (kuasa hukum penggugat) mempunyai kepentingan dalam hal ganti kerugian, tidak berulangnya kejadian krisis listrik dan pengembalian atas pemenuhan hak atas listrik. Kepentingan yang bijak adalah terselesaikannya permasalahan krisis listrik terutama di Maluku dan krisis listrik nasional guna kesejahteraan masyarakat. Semoga.

Penulis Budi Setyawan SH, Presiden BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Universitas Diponegoro Semarang 2007, Asisten Pengacara Publik YLBHI-LBH Jakarta 2008, sekarang Calon Jaksa di Kejaksaan Negeri Masohi.