Awal kuliah di Fakultas Hukum saya dikenalkan pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau disebut juga Integrated Criminal Justice System. SPPT terdiri dari unsur Polisi sebagai penyidik disamping Penyidik PPNS, Jaksa sebagai penuntut umum dan eksekutor putusan hakim, Hakim pemutus perkara dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) /Rumah Tahanan (Rutan) sebagai tempat dilaksanakannya putusan Hakim. Setelah saya dalami tentang pengertian dalam wikipedia melalui link http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem ternyata saya temukan banyak hal tentang sistem. Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) /Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia yang berada dibawah institusi yang berbeda yaitu Kepolisian RI, Kejaksan RI, Mahkamah Agung dan Dephukham yang secara birokrasi dan institusional terpisah. Bahkan Kepolisian, Kejaksaan dan (LAPAS/RUTAN berada dibawah Dephukham) yang notabenenya adalah lembaga Eksekutif bukan lembaga Yudikatif. Polisi sebagai ujung tombak KUHP dan UU lainnya, Jaksa bisa melakukan penyidikan tindak pidana khusus yang ditetapkan oleh UU (Tipikor dan Kejahatan HAM), pastilah dalam pelaksanaannya di lapangan kepentingan unsur “Eksekutif” sangat tinggi dalam penegakan hukum di Indonesia. Inilah yang saya sebut dengan “Indonesia, Negara Tanpa Sistem Peradilan Pidana Terpadu”.