EKSISTENSI DEWAN HAK CIPTA DALAM KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (Ke-2) 

Oleh: Budi Setyawan

EKSISTENSI DEWAN HAK CIPTA DALAM KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

(Disusun guna tugas akhir semester mata kuliah Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi dengan Dosen Pengampu

Prof. Dr.Etty Susilowati, S.H.,M.S.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh:

BUDI SETYAWAN

NIM: 11010110400014

KELAS: HET

 

 

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2011

EKSISTENSI DEWAN HAK CIPTA DALAM KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Oleh: Budi Setyawan

 

  1. A.   PENDAHULUAN

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melaluiKeputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Pengertian Hak Cipta menurut WIPO adalah: Copyright and Related Rights: Copyright is a legal term describing rights given to creators for their literary and artistic works (including computer software). Related rights are granted to performing artists, producers of sound recordings and broadcasting organizations in their radio and television programmes.[1]

Hak Cipta merupakan, Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR) atauGeistiges Eigentum, dalam bahasa Jermannya. Istilah atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. Adalah Fichte yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya.Istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.

Menyadari HKI sebagai faktor penting dalam perdagangan internasional, maka dalam kerangka sistem perdagangan multilateral, kesepakat-an mengenai HKI (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPS) dinegosiasi-kan untuk pertama kalinya dalam pe-rundingan WTO, yaitu Uruguay Round pada tahun 1986-1994. Uruguay Round berhasil membuahkan kesepakatan TRIPS Agreement sebagai suatu jalan untuk memper-sempit perbedaan yang ada atas perlindungan HKI di dunia dan menaunginya dalam sebuah peraturan internasional. TRIPS Agreement menetapkan tingkat minimum atas perlindungan HKI yang dapat dijaminkan terhadap seluruh anggota WTO. Hal yang penting adalah ketika ter-jadi perselisihan perdagangan yang terkait dengan HKI, maka sistem penyelesaian persengketaan WTO kini tersedia. Kesepakatan TRIPS ini meliputi 5 (lima) hal, yaitu:[2]

  1. Penerapan prinsip-prinsip dasar atas sistem perdagangan dan hak kekayaan intelektual;
  2. Perlindungan yang layak atas hak kekayaan intelektual;
  3. Bagaimana negara-negara harus menegakkan hak kekayaan inte-lektual sebaik-baiknya dalam wilayahnya sendiri;
  4. Penyelesaian perselisihan atas hak kekayaan intelektual antara negara-negara anggota WTO;dan
  5. Kesepakatan atas transisi khusus selama periode saat suatu sistem baru diperkenalkan

Perjanjian TRIPS yang berlaku sejak 1 Januari 1995 ini merupakan perjanjian multilateral yang paling komprehensif mengenai HKI. TRIPS ini sebetulnya merupakan perjanjian dengan standar minimum yang memungkinkan negara anggota WTO untuk menyediakan perlindungan yang lebih luas terhadap HKI. Negara-negara Anggota dibebaskan un-tuk menentukan metode yang paling memungkinkan untuk menjalankan ketetapan TRIPS ke dalam suatu sistem legal di negaranya.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut di atas. Dari beberapa konvensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang disebut di atas, masih terdapat beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu, kita perlu menegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan Hak Terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.

Dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982, Undang-Undang No. 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997  dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002[3] disana tertulis jelas tentang Dewan Hak Cipta. Dewan Hak Cipta merupakan lembaga yang secara khusus dibentuk sebagai amanat dari Undang-Undang Hak Cipta, oleh karena itu implementasi atau pembentukan Dewan Hak Cipta melalui peraturan pelaksana dibawah Undang-Undang yaitu Peraturan Pemerintah atau peraturan lain yang setingkat.

Pemegang hak cipta tidak mengetahui tentang keberadaan lembaga tersebut. Padahal disatu sisi lembaga tersebut telah ada atau berdiri yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dewan Hak Cipta[4] juga mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda dengan Dirjen HKI . Lalu mengapa keberadaan Dewan Hak Cipta seakan-akan hanya sebagai pelengkap UU tentang Hak Cipta. Keberadaan Dewan Hak Cipta tidak eksis dalam dunia Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta, padahal disatu sisi kelembagaan dalam penataan peraturan tentang Dewan tersebut sudah ada dengan jelas sebagaimana termakhtub dalam PP No. 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta dan PP No. 7 tahun 1989 tentang perubahan atas PP No. 14 Tahun 1986.

  1. B.   PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan/latar belakang di atas permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah:

  1. Bagaimanakah eksistensi  Dewan Hak Cipta dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?
  2. Apakah Dewan Hak Cipta dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah menjalankan kewenangannya?
  1. C.   PEMBAHASAN

 

C.1 Eksistensi  Dewan Hak Cipta dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Dewan Hak Cipta.

Keberadaan atau eksistensi Dewan hak Cipta berkaitan dengan peran atau kontribusi yang diberikan oleh Dewan Hak Cipta di masyarakat. Hal ini menjadi wajar dalam hal keberadaan atau eksistensi Dewan Hak Cipta tidak diketahui oleh anggota masyarakat karena memang peran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dewan Hak Cipta jarang terjun langsung ke masyarakat atau memberikan kontribusi riil langsung kepada masyarkat misalnya dalam pembinaan, penyuluhan dan pembimbingan akan hak cipta. Dewan Hak Cipta juga jarang berperan dalm hal penyelesaian sengketa kasus tentang hak cipta yang menarik perhatian publik. Apabila kita amati lagi dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, peran Dewan Hak Cipta adalah koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini adalah Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM. Masyarakt juga tidak mengetahui tentang program kerja Dewan Hak Cipta secara umum maupun khus yang dilakukan secara reguler oleh Dewan Hak Cipta.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum ada Peraturan dibawahnya yang secara khusus mengatur tentang Dewan Hak Cipta dalam bentuk PP (Peraturan Pemerintah) maupun peraturan lainnya yang setingkat atau di bawahnya. Oleh karena itu PP yang digunakan adalah PP tentang Dewan Hak Cipta yang lama yaitu PP No. PP No. 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta dan PP No. 7 Tahun 1989 tentang perubahan atas PP No. 14 tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.

Peran Dewan Hak Cipta menurut saya juga tidak efektif, karena ada beberapa peran yang sama dan tumpang tindah dengan Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu sebaiknya Dewan Hak Cipta dileburkan perannya dengan Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM. Kinerja[5] yang dimaksud oleh penulis adalah tentang eksistensi atau keberadaan lembaga, program kerja dan peran yang dilakukannya.

C.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Hak Cipta.

Kebanyakan masyarakat Indonesia tidak mengetahui terkait dengan keberadaan Dewan Hak Cipta. Dewan Hak Cipta merupakan wadah non struktural yang berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Biaya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Kehakiman. Hal tersebut dikarenakan oleh banyak faktor. Saya membaginya dalam 2 (dua) faktor yaitu faktor dari masyarakat dan faktor dari Dewan Hak Cipta. Adapun faktor dari masyarakat adalah minimnya pengetahun masyarakat tentang Hak Cipta dan lemba-lembaga yang terkait dengan Hak Cipta.  Faktor dari Dewan Hak Cipta dikarenakan lembaga tersebut jarang melakukan aktivitas yang berkaitan dengan masyarakat secara langsung, khususnya masyarakat yang bersinggungan dengan hak cipta. Lembaga ini juga jarang muncul ke khayalak publik dalam rangka melakukan seuatu program riil tentang hak cipta di masyarakat.

Tugas pokok dan fungsi Dewan Hak Cipta sudah diatur secara konkrit dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Didalam pasal 48 dijelaskan bahwa:

  1. Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.
  2. Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  4. Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan intelektual.

Jadi jelas bahwa dari uraian di atas maka dapat kita ketahui bahwa tugas Dewan Hak Cipta adalah untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh Dewan Hak Cipta berdasarkan tugas pokok dan fungsinya bisa kita lihat dalam PP No. 14 Tahun 1986 sebagaumana telah diubah dengan PP No. 7 tahun 1989. PP ini guna melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Umum tugas pokok dan fungsi Dewan Hak Cipta adalah membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan, dan pembinaan tentang hak cipta. Adapun tugas pokok dan fungsi Dewan Hak Cipta adalah:

1)    membantu Pemerintah dalam penyiapan dan pengolahan bahan-bahan yang diperlukan baik dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta ataupun perumusan kebijaksanaan Pemerintah tentang tindakan atau langkah–langkah yang diperlukan dalam usaha memberikan perlindungan hak cipta;

2)    memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Presiden baik diminta maupun tidak diminta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta;

3)    memberikan pertimbangan dan pendapat mengenai hak cipta atas permintaan pengadilan atau instansi Pemerintah lainnya;

4)    memberikan pertimbangan dan pendapat kepada pencipta dan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta; dan

5)    memberikan pertimbangan dan pendapat dalam rangka penyelesaian perselisihan atas para pihak yang berselisih.

Dalam pasal 16 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa Dewan Hak Cipta juga dapat memberikan pertimbangan terkait dengan Kementerian Hukum dan Ham atau Direktorat Jenderal HKI pada Kementerian Hukum dan HAK untuk:

a)     mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;

b)     mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c)     menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

d)     Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum.

Catatan: ada 2 (dua) permasalahan yang muncul dalam kewenangan pada huruf d ini yaitu: pertama, dalam hal kewenangan pelarangan ciptaan adalah standar atau ukuran sebuah ciptaan dikatakan atau divonis bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum. Kedua, siapakah yang berhak memvonis atau mengkategorikan sebuah ciptaan dikatakan atau divonis bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum (apakah Pengadilan ataukah Dewan Hak Cipta).

C.1.2 Keanggotaan Dewan Hak Cipta

Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta. Unsur struktur Dewan Hak Citpta terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Kehakiman untuk masa 3 (tiga) tahun lamanya, dan sesudah itu anggota Dewan dapat dipilih kembali untuk berturut–turut selama-lamanya 2 (dua) kali masa jabatan. Pencalonan anggota Dewan dilakukan sebagai berikut :

1)    Menteri Hukum dan HAM berkonsultasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan untuk menetapkan caIon-calon yang akan mewakili Pemerintah dalam Dewan;

2)    Masing-masing organisasi menurut bidang keahlian atau profesi yang berhubungan dengan hak cipta mengajukan kepada Menteri Hukum dan HAM  calon anggota Dewan yang diusulkan.

3)    Menteri Hukum dan HAM  memilih calon-calon anggota Dewan yang diajukan oleh organisasi menurut bidang keahlian atau profesi yang berhubungan dengan hak cipta untuk selanjutnya bersama–sama calon yang akan mewakili Pemerintah diusulkan pengangkatannya sebagai anggota Dewan kepada Presiden.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi anggota Dewan Hak Cipta diatur dalam Pasal 8 PP No. 16 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta yaitu:

a)    warga negara Republik Indonesia;

b)    bertempat tinggal dalam wilayah Republik Indonesia;

c)    setia kepada Negara dan haIuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d)    mempunyai keahlian, kecakapan, pengalaman di bidang hak cipta dan mempunyai rasa tanggung jawab;

e)    tidak pernah dijatuhi pidana yang berkaitan dengan hak cipta.

Organisasi yang dapat mengajukan wakilnya sebagai anggota Dewan Hak Cipta harus memenuhi kriteria:

a)    berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945;

b)    bersifat independen, tidak bernaung di bawah organisasi lain, dan bersifat nasional.

Dalam pasal 9 PP No. 14 Tahun 1986 tentang Dewan hak Cipta disebutkan Keanggotaan dalam Dewan berakhir, karena;

1)  meninggal dunia;

2)  mengundurkan diri, baik karena kesehatannya atau sebab–sebab lain yang tidak memungkinkannya menjalankan tugas sebagai anggota Dewan;

3)  diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Kehakiman;

4)  berakhirnya masa jabatan keanggotaannya

Susunan keanggotaan Dewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:[6]

a)     Ketua merangkap anggota : Menteri Kehakiman;

b)     Wakil Ketua merangkap anggota : Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

c)      Sekretaris merangkap anggota : Direktur Jenderal Hak Cipta, Patent dan Merek, Departemen Kehakiman;

d)     Wakil Sekretaris merangkap anggota : Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Patent dan Merek, Departemen Kehakiman;

e)     Sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota terdiri dari wakil-wakil Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen antara lain Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Penerangan, dan Wakil-wakil organisasi menurut bidang keahlian atau profesi yang berhubungan dengan ” hak cipta.

C.2.1 Eksistensi Dewan Hak Cipta dan Akibat Hukumnya

Keberadaan Dewan Hak Cipta selalu dikaitkan dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, PP No. PP No. 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta dan PP No. 7 Tahun 1989 tentang perubahan atas PP No. 14 tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta. Pasal yang secara khusus mengatur tentang Dewan Hak Cipta adalah pasal 48, pasal 17 dan pasal 16 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ketentuan pasal ini sebenarnya tidak berdiri sendiri, karena pasal ini berada dalam ranah peraturan organik yaitu Undang-Undang. Oleh karena itu, apabila pasal ini dianggap berdiri sendiri maka pandangan tersebut masih parsial bukan pandangan terpadu yang memandang ketentuan Dewan Hak Cipta sebagai suatu sistem yang kait-mengkait dengan satu sama lain.

Hal ini harus dikaitkan dengan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan pasal 48, pasal 17 dan pasal 16 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum berlaku karena belum ada peraturan pelaksananya, merupakan ketentuan hukum yang bersifat memaksa (dwingen recht) sehingga harus ditaati. Perubahan Undang-Undang tentang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982, Undang-Undang No. 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997  dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tidak diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah yang baru yang mengatur tentang Dewan Hak Cipta. Dasar hukum peraturan pelaksanan Dewan Hak Cipta hanya didasarkan pada PP yang lama yaitu PP No. 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta dan PP No. 7 Tahun 1989 tentang perubahan atas PP No. 14 tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.

Sehubungan dengan ketentuan tentang Dewan Hak Cipta dalam UU No. 19 Tahun 2002 belum berlaku maka penggunaan dasar hukum pasal 48, pasal 17, pasal 16 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, PP No. 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta dan PP No. 7 Tahun 1989 tentang perubahan atas PP No. 14 tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta adalah tidak benar. Pasal 48, pasal 17, pasal 16 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum berlaku, sehingga belum dapat dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan kerja dan keberadaan atau eksistensi Dewan Hak Cipta. Akibat hukum yang timbul sehubungan dengan keberadaan Dewan Hak Cipta adalah tidak sah menurut hukum. Sehingga Dewan Hak Cipta tidak bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Hal ini senada dengan pasal 48 ayat (3) bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Soluasi atas permasalahan tentang keabsahan keberadaan Dewan hak Cipta bisa dijawab dengan langkah pembentukan atau penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang Dewan Hak Cipta sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta terbaru yaitu UU No. 19 Tahun 2002. Belum adanya dasar hukum setingkat Peraturan Pemerintah  (PP) menjadi salah satu faktor Dewan Hak Cipta sampai dengan saat ini belum menjalankan kewenangannya secara baik dan nyata. Dasar hukum ini yaitu Peraturan Pemerintah sebagai panduan atau unsur utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dewan Hak Cipta.

C.2.2 Pelaksanan Kewenangan Dewan Hak Cipta

Menurut penulis tugas Dewan Hak Cipta yang secara umum disebutkan dalam pasal 48, pasal 16 dan pasal 17 dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

  1. penyuluhan, pembimbingan dan pembinaan hak cipta; dan
  2. membantu Pemerintah dalam merumuskan kebijakan tentang hak cipta.

Dalam hal penyuluhan, pembimbingan dan pembinaan hak cipta merupakan tugas dan kewenangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat khususnya pemegang hak cipta. Menurut kamus besar.com[7] penyuluhan adalah 1). proses, cara, perbuatan menyuluh; 2). penerangan; dan 3). pengintaian; penyelidikan. Pembinaan diartikan 1. proses, cara, perbuatan membina (negara dsb); 2. pembaharuan; penyempurnaan; 3). usaha, tindakan, dan kegiatan yg dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yg lebih baik. Sedangkan Pembimbingan merrupakan sebuah proses bimbingan.

Berikut pendapat beberapa ahli tentang pengertian bimbingan, yaitu:[8]

  1. Miller (I.DJUMHUR dan MOH.SURYA,1975)

Bimbingan sebagai proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum di sekolah,keluargg dan masyarakat.

  1. Djumhur dan Moh. Surya (1975)

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus menurus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya,agar tercapai kemampuan untuk memahami dirinya (self understanding),untuk menerima dirinya (self acceptance), kemampuan untuk mengarahkan dirinya (self direction) dan kemampuan untuk merealisasikan dirinya (self realization) sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah dan masyarakat.

  1. Peraturan pemerintah No 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah dikemukakan bahwa ‘bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan.

Penulis mengartikan frase penyuluhan, pembimbingan dan pembinaan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang tersusun secara terencana, terarah dan terpadu dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang secara nyata dapat diukur parameter keberhasilannya, misalnya dengan menjalankan program kegiatan mendatangi langsung para pemegang hak cipta, seminar, riset tentang hak cipta dan berbagai kegiatan lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Dalam hal membantu Pemerintah dalam merumuskan kebijakan tentang hak cipta merupakan kegiatan yang berhubungan dengan Pemerintah RI khususnya Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara pemerintah khusus dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Kebijakan yang penulis maksud adalah kebijakan publik. Dalam literatur kepustakaan yang sudah diketahui oleh umum, kata kebijakan diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu policy. Istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Dalam arti yang luas policy mempunyai dua aspek pokok. Pertama, policy merupakan praktika sosial, ia bukan eventyang tunggal atau terisolir. dengan demikian sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat. Kedua, policy merupakan dorongan atau incentive bagi pihak-pihak yang sudah bersepakat menentukan tujuan bersama tersebut untuk bersama-sama bekerja secara rasional.  Maka dari dua aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa policy disatu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak policy merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif.

Berbagai konsep kebijakan publik telah banyak dikemukakan oleh para ahli kebijakan. diantaranya adalah pendapat Thomas R. Dye (1995) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (whatever government choose to do or not to do).  Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1971) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu.

Selanjutnya James Anderson (2000) menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan sejumlah aktor dalam mengatasi masalah atau suatu persoalan (a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of aktor in dealing with a problem or matter of concern). Sedangkan David Easton (1965, 212) mendefinisikan kebijakan publik sebagai akibat aktivitas pemerintah (the impact of government acivity). Carl I.Friedrick (1963) mendefinisikan sebagai serangkain tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan.

Rianto Nugroho mendefinisikan kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Dalam konteks saat ini, yang mana paradigma pengelolaan negara sudah bergeser dari government ke governance, maka seharusnya kebijakan publik tidak hanya meletakkan pemerintah/negara sebagai aktor tunggal dan menentukan dari semua proses kebijakan. Kebijakan publik harus dilihat sebagai dialektika antara pemerintah, swasta dan civil society. Pemerintah tidak menjadi aktor tunggal dalam proses kebijakan publik akan tetapi hanya sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan bersama dengan mengeluarkan regulator berdasarkan dialektika aspirasi tiga komponen governance.[9]

Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan kepemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu:pertama, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (Formulasi kebijakan); kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan dan ketiga, bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi (Nugroho 2004,100-105).[10] Penulis berpendapat bahwa kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan Pemerintah juga harus bisa diukur secara konkret atau nyata parameternya. Hal tersebut terutama berkaitan dengan perkembangan global tentang hak cipta, misalnya ratifikasi konvensi internasional dan proses harmonisasinya dengan perundang-undangan nasional, perumusan kebijakan tentang hak cipta, pembaruan dan pembentukan peraturan perundang-undangan tentang hak cipta dan berbagai kegaitan lainnya yang berada pada level formulasi atau pembuatan kebijakan pemerintah.

  1. D.   KESIMPULAN

Dari pembahasan makalah di atas maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa:

  1. Keberadaan Dewan Hak Cipta diatur dalam pasal 48, pasal 17, pasal 16 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum berlaku, sehingga belum dapat dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan kerja dan keberadaan atau eksistensi Dewan Hak Cipta. Akibat hukum yang timbul sehubungan dengan keberadaan Dewan Hak Cipta adalah tidak sah menurut hukum. Sehingga Dewan Hak Cipta tidak bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
  2. Peran Dewan Hak Cipta tidak efektif, karena ada beberapa peran yang sama dan tumpang tindah dengan Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu sebaiknya Dewan Hak Cipta dileburkan perannya dengan Dirjen HKI KEMENHUMHAM.
  3. Dalam hal kewenangan Dewan Hak Cipta memberikan pertimbangan kepada Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan, ada 2 (dua) permasalahan yang muncul dalam kewenangan ini yaitu:
    1.                          i.        Pertama, dalam hal kewenangan pelarangan ciptaan adalah standar atau ukuran sebuah ciptaan dikatakan atau divonis bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum serta prosedurnya.
    2.                        ii.        Kedua, siapakah yang berhak mengkategorikan sebuah ciptaan dikatakan atau divonis bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum (Pengadilan atau Dewan Hak Cipta).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adisumarto, Harsono. 1990. Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta. Akademika, Pressindo: Jakarta.

Maulana, Insan Budi. 2005. Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual). PT. Hecca Mitra Utama: Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2001. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

 

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

PP No. 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.

PP No. 7 Tahun 1989 tentang perubahan atas PP No. 14 tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.

Internet

http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2113811-pengertian-kinerja/#ixzz1SVbQL62l diakses pada 12 Juli 2011.

http//:www.wikipedia/hak-cipta/ diakses pada 10 Juni 2010.

http://lestari.info/pengertian-kebijakan-publik-public-policy diakes pada 10 Agustus 2011.

http://abdiprojo.blogspot.com/2010/04/pengertian-kebijakan-publik.html diakses pada 10 Agustus 2011.

http://www.kamusbesar.com/38359/suluh diakses pada 10 Agustus 2011

http://my.opera.com/DR_TM/blog/show.dml/1325819 diakses pada 10 Agustus 2011.


[1] Harsono Adi Sumarto,Hak Milik Intelektual Khusunya Paten, dan Merek, Jakarta, Akademik Presindo, 1990, hal. 1.

[2] http//:www.wikipedia/hak-cipta/ diakses pada 10 Juni 2010.

[3] Dalam konsideran Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta huruf d disebutkan bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untukmenetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikanUndang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Ciptasebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997;

[4] Pengertian hak cipta tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang ini hanya mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Hak Cipta, sementara untuk struktur dan keanggotannya diatur dengan PP.

[5] Mangkunegara (2004: 67) mendefinisikan kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sulistiyani dan Rosidah (2003: 223) menyatakan kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Secara definitif Bernandin dan Russell dalam Sulistiyani dan Rosidah (2003) juga mengemukakan kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan, serta waktu. Sedangkan pengertian dari penilaian kinerja adalah menilai rasio hasil kerja nyata dari standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan. (Hasibuan, 2005: 87) Andrew F. Sikula dalam Hasibuan (2005) juga menyatakan penilaian kinerja adalah evaluasi yang sistematis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan dan ditujukan untuk pengembangan. Dale Yoder dalam Hasibuan (2005) mendefinisikan penilaian kinerja merupakan prosedur yang formal dilakukan di dalam organisasi untuk mengevaluasi pegawai dan sumbangan serta kepentingan bagi pegawai. Penilaian Kinerja menurut Siswanto (2003: 231) adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen atau penyelia. Penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan uraian atau deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu biasanya setiap akhir tahun. Dari berbagai pengertian tentang kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil atau taraf kesuksesan yang dicapai seseorang dalam bidang pekerjaannya menurut kriteria tertentu dan dievaluasi oleh orang-orang tertentu terutama atasan pegawai yang bersangkutan Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2113811-pengertian-kinerja/#ixzz1SVbQL62l diakses pada 12 Juli 2011.

[6] Pasal ini Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Paraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dewan sehari-hari ditetapkan adanya pelaksana harian yang terdiri dari :

a)       Ketua : Direktur Jenderal Hak Cipta, Patent dan Merek, Departemen Kehakiman;

b)       Sekretaris : Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Patent dan Merek, Departemen Kehakiman;

c)       Beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih diantara anggota dewan.

[7] http://www.kamusbesar.com/38359/suluh diakses pada 10 Agustus 2011