PENAMBAHAN MODAL SEBAGAI SARANA DALAM PENGEMBANGAN PERUSAHAAN

Oleh Budi Setyawan

 

A.PENDAHULUAN

Kebutuhan akan modal atau tambahan modal perusahaan menjadi masalah baru dalam manajemen perusahaan. Ada perusahaan yang secara internal bisa menyelesaikan masalah tersebut melalui cadangan modal yang dimiliki dalam kas perusahaan dan ada perusahaan yang tidak mempunyai cadangan kas guna penambahan modal usaha. Atau cara lain apabila perusahaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas maka bisa dilakukan dengan penambahan jumlah saham PT. Bagi perusahaan yang tidak mempunyai modal usaha maka mereka (baca: perusahaan) akan melakukan pinjaman kepada lembaga tertentu dalam hal ini adalah lembaga pembiayaan.

Dalam mengajukan tambahan modal kepada lembaga pembiayaan ada yang berasal dari Bank dan ada yang berasal dari Non-Bank. Lembaga pembaiayaan dalam bentuk perbankan biasanya memiliki prosedur yang rumit dan panjang serta membutuhkan jaminan atas pinjaman yang akan diberikan. Dalam posisi ini terkadang perusahaan enggan untuk melakukan proses penambahan modal apabila mensyaratkan persyaratan khusus, prosesnya panjang dan memerlukan jaminan. Dan Bank tidak selalu dapat memenuhi setiap permintaan kebutuhan akan dana tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya lain, yang tanpa jaminan dan lebih mudah prosesnya. Upaya lain tersebut dapat dilakukan melalui suatu jenis badan usaha yang disebut lembaga pembiayaan.

Lembaga pembiayaan di Indonesia mulai diperkenalkan pada tahun 1974, yaitu dipelopori oleh perusahaan sewa guna usaha / leasing. Kemudian disusul oleh dua paket kebijaksanaan ekonomi dan moneter pada tahun 1987 dan 1988, dimana kedua paket kebijaksanaan tersebut mengatur tentang diijinkannya usaha-usaha dibidang; sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen.

Karena lembaga ini tidak mensyaratkan adanya jaminan seperti pada perusahaan perbankan ataupun perusahaan pegadaian, maka lembaga ini mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam dunia usaha / bisnis dimana mereka selalu berpacu dengan waktu dan kesempatan berusaha karena terbatasnya kesempatan yang ada. Dengan demikian terdapat beberapa pilihan sumber-sumber penyedia dana bagi dunia usaha ataupun masyarakat umum. Mereka dapat menyesuaikan kebutuhan dananya sesuai dengan penawaran yang tersedia. Mereka dapat mempertimbangkan segi ekonomis yuridisnya sesuai dengan perencanaan masing-masing.

B.PERMASALAHAN

            Makalah ini akan membahas tentang aspek hukum penambahan modal dalam perusahaan (Perseroan Terbatas) dan keberadaan lembaga pembiayaan dalam hukum perusahaan di Indonesia.

C.PEMBAHASAN

Pengembangan korporasi yang diperlihatkan sebagai pengembangan perilaku korporasi pada umumnya mengacu pada beberapa konsep pemikiran tertentu sebagai berikut:[1]

  1. Untuk mencapai suatu efisiensi tertentu sehingga korporasi perusahaan berusaha untuk melakukan ekspansi dengan sangat gencar.
  2. Untuk melakukan difersifikasi usaha, dalam rangka mencegah kemungkinan kerugian pada satu sektor usaha.
  3. Untuk menguasai pangsa pasar sampai batas tertentu.
  4. Untuk memperoleh keuntungan pajak, karena ada perampingan.
  5. Untuk memperoleh keuntungan selisih nilai kekayaan.
  6. Untuk memperoleh prestasi kebanggaan pribadi atau kelompok.

Khusus dalam Perseroan Terbatas modalnya dalam bentuk saham. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 UU Nomor 40 Tahun 2007: “Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.” Oleh karena itu, apabila Perseroan Terbatas akan melakukan penambahan modal caranya adalah dengan menambah jumlah saham dalam Perseroan Terbatas. Dalam hal keputusan penambahan modal PT harus mendapat persetujuan dari RUPS. RUPS dapat mendelegasikan kewenangannya dalam hal persetujuan penambahan modal kepada Dewan Komisaris. Penambahan modal dalam PT wajib diberitahukan kepada Menteri Departemen Hukum dan HAM dan dicatatkan dalam daftar perusahaan.[2]

Untuk bentuk perusahaan lainnya yang tidak berbadan hukum biasanya mengandalkan lembaga pembiayaan dalam melakukan penambahan modal usaha. Lembaga pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988, dan dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, yang dimaksudkan dengan Lembaga Pembiayaan adalah “ Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.”[3]

Dari pengertian di atas, paling tidak lembaga pembiayaan memuat dua unsur pokok, yaitu :

  1. melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana dan / atau barang modal ;
  2. tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat  dalam bentuk giro, deposito, tabungan , maupun surat sanggup bayar (promiossory note) sehingga sering disebut Non-Depository Financial Institution. Surat sanggup bayar / promiosorry note tersebut hanya dapat diterbitkan apabila dipergunakan sebagai jaminan atas hutang kepada bank yang menjadi kreditornya.

Dengan demikian, satu-satunya persamaan antara lembaga pembiayaan dengan lembaga perbankan adalah sama-sama melakukan kegiatan pembiayaan bagi badan usaha lainnya. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut :

  1. Lembaga pembiayaan dalam melaksanakan kegiatannya tidak memungut dana dari masyarakat, sedangkan perbankan memungut dana dari masyarakat.
  2. Lembaga pembiayaan melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, sedangkan perbankan melakukan kegiatan pembiayaan hanya dalam bentuk modal finansial.
  3. Lembaga pembiayaan melakukan kegiatan pembiayaan kadangkala tidak memerlukan jaminan, sedangkan lembaga perbankan selalu disertai dengan jaminan.

 

Setiap lembaga pembiayaan oleh Surat Keputusan Menteri secara jelas sudah diatur dan ditentukan bentuk kegiatannya, sehingga masing-masing perusahaan mempunyai bidang usaha yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya, karena masing-masing perusahaan pembiayaan mempunyai karakteristik sendiri yang berbeda dengan perusahaan lain.[4] Adapun perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di dalam bidang usaha pembiayaan ini meliputi perusahaan-perusahaan yang bergerak pada usaha-usaha sebagai berikut :

(1)   Leasing (Sewa Guna Usaha)

Dalam Black Laws Dictionary, yang diartikan dengan lease adalah any agreement which gives rises to relationship of landlord and tenant (real property) or lessor and leasee (real or personal property). Artinya leasing adalah sebuah persetujuan untuk menimbulkan hubungan antara pemilik tanah dengan petani (benda tidak bergerak) atau antara lessor dan leasee (benda tidak bergerak atau benda bergerak). Definisi ini difokuskan pada persetujuan tentang objek dan subjek leasing. Subjek leasing dalam definisi ini adalah pemilik tanah dan penyewa tanah atau antara lessor dengan lessee sebagai penyewa sedangkan objeknya berupa benda bergerak dan tidak bergerak.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Perindustrian dan Perdagangan Nomor : KEP-122/MK/IV/2/1974 dan Nomor : 30/KPB/I/1974 tentang Perijinan Usaha  Leasing ditentukan bahwa leasing  adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan  barang-barang modal yang  digunakan oleh suatu perusahaan untuk  jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala, disertai hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai – nilai yang disepakati. Pembayaran sewa dilakukan secara berkala[5].

Dalam perjanjian leasing ini terdapat dua pihak yang terkait, yaitu pihaj lessor dan pihak lesse, namun tidak menutup kemungkinan terkait pihak lainnya. Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha.[6]Lesse adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lessor.[7] Tujuan utama dari institusi leasing adalah memperoleh hak untuk memakai benda milik orang lain. Latar belakang tujuan ini adalah berdasarkan pertimbangan ekonomis berkenaan dengan pilihan-pilihan yang harus dilakukan oleh badan usaha.

(2)   Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan modal ventura merupakan suatu usaha yang bidang usahanya adalah menyediakan dana sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi usaha yang lain yang lazim disebut sebagai perusahaan pasangan usaha. Usaha dari perusaaan Modal Ventura ini merupakan suatu usaha guna memberikan sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat. Usaha ini diharapkan dapat memberikan suatu alternatif sumber dana di samping sumber dana yang konvensional.

Mengingat sifat kerjasama yang diadakan dengan perusahaan pasangan usahanya, maka perusahaan Modal Ventura tergolong sebagai sala satu jenis usaha dalam rangka kerjasama di bidang pembiayaan dengan risiko usaha yang relatif cukup tinggi. Untuk itu diperlukan aturan yang jelas sebagai pedoman operasionalnya dan demi kepastian hukum dalam menjalankan perusahaan tersebut serta diberlakukan pula asas kehati-hatian dalam menjalankan usaha. Perusahaan Modal Ventura secara formal mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1988, sebagai realisasi dari rangkaian deregulasi yang diadakan pemerintah, khususnya dibidang keuangan dan moneter berdasarkan rangkaian paket Desember 1988, yaitu :

Þ    Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan; dan

Þ    Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut ditentukan beberapa batasan utama sebagai berikut :

  • Perusahaan Modal Ventura (Ventura Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha (investee company) untuk jangka waktu tertentu;
  • Perusahaan Pasangan Usaha (investee company) adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan Modal Ventura; dan
  • Divestasi yaitu tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura dari perusahaan pasangan usahanya.

(3)   Perusahaan Perdagangan Surat Berharga

Perusahaan perdagangan surat berharga melakukan kegiatan sebagai perantara dan perdagangan surat berharga.

(4)   Perusahaan Kartu Kredit

Perusahaan Kartu Kredit, melakukan kegiatan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa. Kartu kredit diterbitkan oleh suatu badan usaha (umumnya bank) untuk dipergunakan ole pemegangnya (card holder) sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai kepada toko-toko, usaha-usaha lainnya yang ditunjuk/dengan kerjasama oleh penerbit kartu kredit. Penerbitan kartu kredit merupakan fasilitas kredit oleh suatu bank penerbit kepada pemegang kartu tanpa melalui prosedur yang berbelit, dan tidak berdasarkan akta autentik, namun cukup dengan akta di bawah tangan, serta tidak mutlak harus ada jaminan dari pemegang kartu.

(5)   Perusahaan Pembiayaan konsumen

Perusahaan Pembiayaan Konsumen melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Lembaga / perusahaan pembiayaan konsumen pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan sewa beli maupun  leasing. Karena sama-sama membayar barang konsumen dengan cara angsuran, hanya perbedaannya pada sewa beli tidak ada pihak ketiga yang ikut serta dalam pembiayaan. Perbedaan dengan leasing, konsumen dari lembaga pembiayaan konsumen tidak mempunyai opsi.

(6)   Perusahaan Anjak Piutang

Perusahaan Anjak Piutang melakukan kegiatan dalam bentuk :

  1. pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri;
  2. penata usahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan klien.

Factoring atau anjak piutang menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 adalah usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan  atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.

D.PENUTUP

            Dalam melakukan  aktivitas usahanya perusahaan mengalami pasang surut khususnya dalam hal modal usaha. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam modal usaha yaitu faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam manajemen perusahaan, dan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar perusahaan. Masalah modal ini menjadi permasalahan penting yang harus segera diselesaikan untuk keberlangsungan perusahaan. Untuk mengatasi ini adalah dengan cara penambahan modal usaha. Khusus badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas, modal usahanya dalam bentuk saham.

Jenis modal usaha dalam perusahaan juga dapat berasal dari internal perusahaan berupa dana cadangan kas modal dan eksternal dari pinjaman lembaga perbankan maupaun lembaga non-Bank atau lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan di Indonesia sekarang ini ada beberapa jenis yaitu: perusahaan leasing, perusahaan  modal ventura, perusahaan kartu kredit, perusahaan perdagangan berjangka, perusahaan anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen. Hadirnya lembaga ini diharapkan dapat menunjang dan atau membantu eksistensi perusahaan dalam menjalankan usahanya, hingga terciptanya perekonomian Indonesia yang baik dan kondusif. Apabila perekonomian berjalan secara baik maka cita-cita akan kesejahteraan dapat terlaksana dengan baik.

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Mandar Madju, Bandung, 2000.

Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, SH, Peran Korporasi sebagai Pelaku Perekonomian, Makalah Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14-18 Juli 2003

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988, dan dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan RI: Nomor KEP-122/KMK/IV/2/1974 dan Nomor : 30/KPB/I/1974 tentang Perijinan Usaha  Leasing.

Keputusan Menteri Keuangan RI: Nomor KEP 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna  (Leasing).


[1] Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, SH, Makalah Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14-18 Juli 2003

[2] Lihat Pasal 41 sd 43 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

[3] Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988, dan dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

[4] Lihat,  Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Mandar Madju, 2000, hal. 122

[5] KEP-122/MK/IV/2/1974 dan Nomor : 30/KPB/I/1974 tentang Perijinan Usaha  Leasing

[6] Lihat, Pasal 1c Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna  (leasing).

                [7] Lihat, Pasal 1 d Ibid.