Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif Yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek. Namun jika dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian dari benda (Saidin : 1995), yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil). HAKI merupakan salah satu elemen dari sistem liberalisasi pergadangan bebas yang tertuang dalam Agreement Establishing World Trade Organization.

          Hak cipta (lambang internasional: ©, Unicode: U+00A9) adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (pasal 1 butir 1).

 

Pembahasan

Implementasi perlindungan program komputer di Indonesia dinilai masih sangat lemah. UTSR mengumumkan bahwa Indonesia masuk peringkat ke empat tertinggi dalam pelanggaran program komputer di Indonesia. Tingginya pelanggaran terhadap perlindungan komputer ini disebabkan oleh beberapa faktor (Menggunakan analisa sistem hukum dari Lawrence M. Friedman):

  1. 1.   Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum dalam perlindungan program komputer sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimana subtansinya tidak menyentuh budaya hukum yang ada di masyarakat Indonesia.

  1. 2.   Faktor Ekonomi

Masih banyak masyarakt Indonesia yang tidak mampu membeli program komputer yang orisinil, oleh karena itu mereka menggunakan yang software yang tidak asli.

  1. 3.   Faktor Penegakan Hukum

Penjualan, penyediaan software yang tidak asli masih banyak di lapangan dan aparet penegak hukum tidak tegas dalam menindak mereka yang menyediakan, mengunakan software tidak asli. Penegak hukum malah terkesan melakukan pembiaran atas permasalahan tersebut.

  1. 4.   Faktor Inovasi Teknologi

Pelanggaran software juga disebabkan oleh inovasi teknologi internet (Software Internet Piracy) yang juga dikenal dengan sebutan software piracy has moved the streets to the internet.

 

Perlindungan Program Kmputer di Negara Maju dan Negara berkembang.

Negara maju menekankan pada perlidungan penciptanya dan memberikan ruang bebas agar hak cipta juga memenuhi fungsi sosial (pendidikan, penelitian dll). Sedangkan di negara berkembang hanya fokus memberikan perlindungan bagi pencipta dan ciptaannya, fungsi sosialnya juga ada tetapi masih relatif terbatas. Pemberlakuan yang sama dan universal antara negara maju dan negara berkembang memberikan konsekuensi yang berbeda. Misal penegakan hukum program komputer di negara berkembang lebih lemah dibandingkan dengan negara maju.

 

Rekonstruksi perlindungan hukum terhadap program komputer di Indonesia.

Dengan mengacu konsep dari Werner Menski dan Willam Fisher serta nilai-nilai filosofi komunal masyarakat Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 maka dalam merekonstruksi perlindungan program komputer dalam pasal 15 (e) dan (g) UU No. 19 Tahun 2002 maka sebaiknya yang bisa digunakan oleh umum bukan hanya satu domain Literary works tetapi untuk semua karya cipta bisa digunakan secara konsep sosial. Salah satu pemikiran yang orisinil dari penulis desertasi adalah megembangkan pemikiran konsep The Philantrropy for Education Concept dan Licensed by Governance.

 

Tindakan Responsif Jangka Pendek:

  1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakt agar tidak menginstal software tidak asli.
  2. Para pencipta atau perusahaan pemilik Close Source Software yang produknya sering digunakan agar mengupayakan harga produk terjangkau oleh masyarakat.
  3. Perusahaan pemilik Close Source Software besar meingkatkan kepekaan terhadap persoalan-persoalan sosial masyarakat misalnya dengan cara menambah prosuk yang masuk dalam kategori Public Lisence.
  4. Program Open Source Software semakin disuarakan dan dilakukan sosialisasi oleh pemerintah terutama ke sekolah, agar mereka lebih dini akrab dengan program open source.

 

Kesimpulan:

  1. Subtansi hukum perlindungan komputer semata-mata hanya fokus kepada perlindungan hak eksekutif pecipta, dan tidak memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang bercorak komunal.
  2. Konstruksi hukum perlindungan program komputer di negara maju terlihat telah mengakomodir konsep balance of rights meskipun untuk lingkup yang terbatas yaitu pendidikan, penelitian dan pengembangan iptek.
  3. Rekonstruksi hukum berkaitan dengan perlindungan program komputer di Indonesia harus dilakukan dalam ranah legal structure, legal substance dan legal culture.

 

Rekomendasi

Berkaitan dengan pengimplementasian konsep-konsep berhukum yang sesuai dengan landasan filosofi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta mengakomodir budaya hukum masyarakat sehingga mampu mewujudkan produk hukum yang berkeadilan bagi pencipta dan dan pemilik Close Source Software maupun masyarakat users, maka dapat diajukan saran dan konsep pemikiran terkait dengan perlindungan komputer di Indonesia pada masa depan adalah sebagai berikut:

  1. Campus Agreement dan Open Source Lisence

Campus Agrement merupakan salah satu program Microsoft dengan kampus-kampus atau instansi pendidikan agar dunia pendidikan memiliki kemudahan dalam mengakses software asli atau orisinil secara terjangkau. Tetapi hal ini sulit dilakukan dibeberapa daerah karena keterbatasan ekonomi kampus-kampus tersebut. Tentunya apabila kita mengembalikan pada HAM maka prinsip ini harus dikembalikan kepada negara untuk menjamin akses kemudahan semua kampus dalam software asli dalam program komputer.

  1. Konsep open source license pada intinya adalah membuka kode sumber dari sebuah perangkat lunak atau program komputer serta memberikan izin secara bebas kepada para users secara bebas untuk menggunakan, menggandakan, mempelajari, mengembangkan, menyebarluaskan untuk kepentingan apapun juga. Filosofi yang melandasi open source Lisence adalah freedom software yaitu mengembangkan perangkat lunak atas nama kebersamaan dan kebebasan dengan prinsip keterbukaan, transparansi dan early and Often.
  2. Arah pendidikan hukum di Indonesia itu hendaknya tidak hanya berorintasi pada Ius Constitutum, tetapi juga berorintasi pada Ius Constituendum yang tidak terlepas dari nilai ruh Pancasila, UUD 1945 sekalipun berada dalam tatanan global.
  3. Dalam meratifikasi hukum Internasional hendaknya juga memperhatikan nilai ruh dari Pancasila dan UUD 1945, agar nantinya hukum dapat melindungi masyarakat (hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum).
  4. Skema kebijakan yang berbasis philantropy melalui pembedaan segmen pasar dan harga terrendah, hendaknya dipertimbangkan oleh pencipta maupun pemilik Close Source Software sebagai wujud tanggungjawab sosial terkait akses penggunaan program komputer bagi masyarakat khususnya dalam pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
  5. Program komputer Licensed by Goverment Concept hendaknya dapat dijakikan sebagai salah satua acuan oleh pemerintah dalam merekonstruksi pemikian berkaitan dengan akses penggunaan komputer. Konsep ini berkaitan dengan peran negara dalam HAM.
  6. Dalam kerangka mewujudkan balance of rights antara pencipta dan end users berkaitan dengan perlindungan Program komputer hendaknya para negosiator Indonesia berani menyuarakan secara berkeseimbangan di tingkat perundingan internasional tentang realita yang dihadapinya. Dan juga perlu dibentuk komunitas yang loyal menyuarakan kepentingan balance of rights serta dimensi sosial dari keberadaan program komputer melalui konsep copy  left, freedom software, serta open software.