TIGA TIPE BIROKRASI

       

Pra Birokratik

Birokratik

Post Birokratik

Tujuan

 

 

 

Partikularistik, tercampuraduk antara kepentingan pribadi dengan tanggung jawab publik. Eksplisik/pasti publik. Teridentifikasi dengan jurisdiksi yang ditetapkan. Berorientasikan misi fleksibel.

Otoritas

Tradisional, kharismatik, tidak berstruktur. Bidang-bidang kompetensi terbagi secara hierarkis , komunikasi melalui “saluran” rasionalitas formal. Organisasi tim dan gugus tugas, komunikasi terbuka, difusi, otoritas, rasionalitas substantif.

Peraturan

Tidak sistematik. Terkodifikasi, cetak biru untuk tindakan, fokus pada keteraturan administratif. Subordinat terhadap tujuan, penolakan terhadap keterikatan pada peraturan.

Pembuatan Keputusan

Bersifat ad hoc, tunduk pada kemauan satu orang, dan tindakan-tindakan tidak terkontrol yang dilakukan oleh bawahan. Sistematik, rutin, delegasi terbatas, ada asumsi mengenai lingkungan sosial yang terdiri dari unsur-unsur yang sudah diklasifikasikan dan dibuat taat pada peraturan. Partisipatif, berpusat pada masalah, delegasi luas, ada asumsi mengenai lingkungan dengan tuntutan dan kesempatan yang berubah-rubah.

Karier

Tidak stabil, tidak profesional, jabatan bisa diperjualbelikan/sebagai pendapatan sampingan bagi kaum elit. Pejabat sebagai profesional penuh waktu yang berkomitmen kepada orang, tidak ada konstituensi personal penunjukan, berdasarkan kemampuan penekanan pada senioritas dan jabatan. Afiliasi rangkap dan temporer, keterlibatan melalui sub kontrak, ahli-ahli mempunyai landasan profesional yang otonom.

 

TIGA TIPE HUKUM

       

Hukum Represif

Hukum Otonom

Hukum Responsif

Tujuan hukum Ketertiban Legitimasi Kompetensi
Legitimasi Ketahanan sosial dan tujuan negara (raisen d’etat)) Keadilan prosedural Keadilan substantif
Peraturan Keras dan rinci namun berlaku lemah terhadap pembuat hukum Luas dan rinci, mengikat penguasa maupun yang dikuasai Subordinat dari prinsip dan kebijaksanaan
Pertimbangan Ad hoc, memudahkan mencapai tujuan dan bersifat particular Sangat melekat pada otoritas legal, rentan terhadap formalisme dan legalisme Purposive (berorientasi tujuan), perluasan kompetensi kognitif
Diskresi Sangat luas/oportunistik Dibatasi oleh peraturan/delegasi yang sempit. Luas tetapi sesuai dengan tujuan.
Paksaan Ekstensif dan dibatasi secara lemah Dikontrol oleh batasan-batasan hukum. Pencarian positif bagi berbagai alternatif, seperti intensif, sistem kewajiban yang mampu bertahan sendiri .
Moralitas Moralitas komunal, moralitas pembatasan. Moralitas kelembagaan, yakni dipenuhi dengan integritas proses hukum. Moralitas sipil: “moralitas kerjasama”.
Politik Hukum subordinat terhadap politik kekuasaan. Hukum independen dari politik, pemisahan kekuasaan. Terintegrasinya aspirasi hukum dan politik, keberpaduan kekuasaan.
Harapan akan Ketaatan Tanpa syarat, ketidaktaatan per sendi hukum sebagai pembangkangan. Penyimpangan peraturan yang dibenarkan, misalnya menguji validitas UU atau perintah. Pembangkangan dihindari aspek bahaya substantif dipandang sebagai gugatan terhadap legitimasi.
Berpartisipasi Pasif, kritik dikira sebagai ketidaksetiaan. Akses dibatasi oleh prosedur baku munculnya kritik atas hukum. Akses diperbesar dengan integrasi advokasi hukum dan sosial.