TELAAH KRITIS ATAS SISTEM EKONOMI PANCASILA DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN
Tidak dapat disangkal bahwa hangatnya polemik tentang sistem ekonomi Indonesia sekitar tahun 1980-81 berkisar kepada gagasan Mubyarto mengenai Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). Sebutan SEP sebenarnya telah dilontarkan lebih dulu oleh Emil Salim dalam suatu artikel pada harian Kompastanggal 30 Juni 1966. Buku “Membangun Sistem Ekonomi” karya guru besar FE UGM ini sekali lagi menegaskan betapa konsistennya Pak Muby, demikian dia biasa dipanggil, dalam memperkenalkan dan mempopulerkan sistem ekonomi yang pas bagi Indonesia.
Di kalangan para pelopor SEP terdapat dua cara pandang. Pertama, jalur yuridis formal, yang berangkat dari keyakinan bahwa landasan hukum SEP adalah pasal 33 UUD 1945, yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945 dan dilengkapi oleh pasal 23, 27 ayat 2, 34, serta penjelasan pasal 2 UUD 1945. Pelopor jalur ini, misalnya adalah Sri-Edi Swasono dan Potan Arif Harahap.
Jalur kedua adalah jalur orientasi, yang menghubungkan sila-sila dalam Pancasila. Termasuk dalam kubu ini adalah Emil Salim, Mubyarto, dan Sumitro Djojohadikusumo. Pada dasarnya mereka menafsirkan SEP sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada sila I, II, III, IV, dan V. Terlihat bahwa ketiganya berusaha menjabarkan ideologi Pancasila dalam dunia ekonomi dan bisnis. Agaknya ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka, yang artinya nilai dasarnya tetap, namun penjabarannya dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia (Alfian, 1991).
Akhir-akhir ini ekonomi kita digetarkan oleh goncangan dalam nilai mata uang kita. Gejolak ini sampai sekarang masih berlangsung, dan kita belum dapat mengatakan kapan keadaan menjadi mantap kembali. Untuk sementara ini guna menghadapinya diambil berbagai langkah, baik di bidang moneter maupun fiskal, yang tujuannya adalah mengetatkan rupiah kita agar tidak mudah dijadikan alat spekulasi. Namun, tentu ada dampaknya pada sektor riil, dan pada akhirnya pada kehidupan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
Keadaan ini bukan hanya kita yang mengalaminya. Juga negara-negara tetangga kita, yang selama ini selalu mendapat pujian sebagai contoh pembangunan ekonomi yang berhasil dan pengelolaan ekonomi yang baik. Dari kejadian ini, kita mengambil pelajaran yang jelas, bahwa kita sedang memasuki dunia yang berbeda dengan yang selama ini kita kenal. Ekonomi dunia yang menyatu telah di ambang pintu. Kesehatan ekonomi suatu bangsa tidak lagi semata-mata ditentukan oleh bangsa itu, tetapi juga oleh kekuatan-kekuatan lain. Kalau kita mengatakan kekuatan pasar, maka tidak bisa lagi kita membedakan secara tegas, kekuatan pasar domestik atau kekuatan pasar asing. Karena pasar dunia sudah mulai menyatu, maka kekuatannya pun tidak dibatasi oleh tapal batas negara.
Kejadian ini merupakan ujian bagi kita dalam memasuki era globalisasi. Jika kita lulus dengan baik, maka ekonomi kita akan makin kuat dan bertahan menghadapi gejolak-gejolak di masa depan. Namun, tidak berarti tantangan kita sudah berhenti di situ, karena tantangan demi tantangan akan terus dihadapi bukan hanya oleh Indonesia, tetapi oleh semua negara di dunia, terutama bangsa-bangsa yang sedang memantapkan pertumbuhannya, melewati tahap awal perkembangannya. Oleh karena itu, harus menjadi agenda utama negara-negara tersebut, termasuk Indonesia untuk memperkukuh ketahanan ekonominya dan memperkuat daya saingnya. Mengenai hal ini, kita telah banyak berbicara, dan banyak upaya telah kita lakukan ke arah itu. Tantangan yang kita hadapi lebih luas lagi, yaitu karena bagian yang besar dari rakyat Indonesia masih dalam kondisi ketertinggalan. Masalah daya saing harus diartikan juga sebagai upaya meningkatkan daya saing nasional, termasuk mereka yang berada di lapisan bawah ekonomi kita. Bahkan mereka harus memperoleh perhatian yang lebih besar. Oleh karena jumlahnya banyak, potensinya juga besar jika dapat ditingkatkan sebagai sumber daya yang produktif.
Jadi kita menghadapi dua tantangan besar, yaitu pertama, menghadapi era globalisasi dan ekonomi pasar global yang tidak dapat tidak, akan kita masuki. Kedua, membangun kemampuan ekonomi dan kesejahteraan seluruh rakyat terutama lapisan masyarakat yang tertinggal dan harus kita percepat pertumbuhannya. Apakah sistem ekonomi Pancasila yang saat ini digunakan di Indonesia sudah dapat menjawab permasalahan nasional

B. PERMASALAHAN
1. Apakah yang disebut dengan sistem dalam kaitanya dengan struktur dan kelembagaan dalam sebuah sistem?
2. Apakah sistem ekonomi Pancasila yang saat ini digunakan di Indonesia sudah dapat menjawab permasalahan nasional?

C. PEMBAHASAN

Pengertian Sistem
Kata Sistem awalnya berasal dari bahasa Yunani (sustēma) dan bahasa Latin (systēma). Berikut ini ada beberapa pengertian sistem yang diambil dari berbagai sumber.
1. Pengertian dan definisi sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berinteraksi, saling terkait, atau saling bergantung membentuk keseluruhan yang kompleks.
2. Kesatuan gagasan yang terorganisir dan saling terikat satu sama lain.
3. Kumpulan dari objek atau fenomena yang disatukan bersama untuk tujuan klasifikasi atau analisis.
4. Adanya suatu kondisi harmonis dan interaksi yang teratur.
Mengacu pada beberapa definisi sistem di atas, dapat juga diartikan, sistem adalah sekumpulan unsur / elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan.
Dalam definisi yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan objek/benda yang memiliki hubungan diantara mereka. Biar lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh konkret dari sebuah sistem diantaranya:
• Organ tubuh manusia yang membentuk beragam sistem. Sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem eksresi, sistem saraf, sistem kerangka, dll.
• Komponen elektronik komputer yang membentuk sistem komunikasi, sistem perangkat lunak, sistem perangkat keras, sistem jaringan, dll.
• Rakyat Indonesia yang membentuk beragam sistem di Negara kita. Sistem pemerintahan, sistem keamanan, sistem hukum, sistem kebudayaan, dll.

Sistem ekonomi adalah suatu susunan dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terpenuhinya kebutuhan yang bersifat materi. Tujuan dari system ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu Negara. Adapun tugasnya adalah menjawab tiga pertanyaan pokok dalam perekonomian, yaitu:
1. what? Barang apa yang harus diproduksi?
2. How? Bagaimana cara memproduksinya?
3. For whom? Untuk siapa barang tersebuut?
Sistem ekonomi negara-negara di seluruh tidaklah sama. mereka menerapkan sistem yang sesuai dengan situasi dan kondisi negaranya masing-masing.

Pengertian Ekonomi Pancasila
Berawal dari kegelisahan terhadap perkembangan dan implementasi ilmu ekonomi. Beliau merasa bahwa hubungan antara ekonomi dan keadilan sangatlah jauh. Terlebih jika melihat yang tejadi di sekitar, yaitu kebijakan ekonomi yang di tempuh oleh banyak negara, termasuk Indonesia (Mubyarto,1981). Dalam implementasi ekonomi neoklasik terbukti tidak mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi. Bahkan dituding menjadi penyebab munculnya permasalahan baru. Berbeda jauh dengan teorinya yang diajarkan di institusi pendidikan. Teori ekonomi yang berkembang lahir pada abad 18 dalam suasana keinginan adanya kebebasan (liberalisme) di dunia barat (Mubyarto,1980). Menafikan peran agama dan mengabaikan peran ilmu sosial lainnya.
Indikasi kegagalan ekonomi neoklasik diantaranya terlihat dari relevansi teorinya yang hanya sesuai dengan sebagian kecil perekonomian dan untuk konteks Indonesia teori ekonomi klasik lebih berkembang sebagai seni daripada sebagai ilmu (Mubyarto, 1979). Teori ekonomi sosialis sebagai altermatif pun terbukti tidak berdaya melawan dominasi perkembangan terori ekonomi neoklasik ini. Semangat beliau untuk membangun teori ekonomi yang lebih realistik, manusiawi tanpa meninggalkan nilai lokal bangsa Indonesia kemudian tertuang dalam konsep Ekonomi Pancasila. Konsep ini lahir di bumi Indonesia, digali dari filsafat bangsa Indonesia dan kemudian dianggap paling tepat mengarahkan perjalanan bangsa Indonesia menuju masarakat adil dan makmur (Mubyarto,1980).
1. Ekonomi pancasila di definisikan sebagai sistem ekonomi yang di jiwai ideologi Pancasila yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluagaan dan kegotongroyongan nasional. Memiliki lima ciri : Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral.
2. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan kemerataan sosial (egalitarianisme), sesuai asas-asas kemanusiaan.
3. Prioritas kebijakan ekonomi adalahpenciptaan perekonomian nasionalyang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi.
4. Koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkrit dari usaha bersama.
5. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan nasional.

Keberadaan Ekonomi Pancasila ini pun tidak perlu dibatasi hanya oleh dua kutub saja tetapi dapat diluarnya . Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi campuran yang mengandung pada dirinya ciri-ciri positif dari kedua sistem ekstrim yang dikenal yaitu kapitalis-liberalis dan sosialis-komunis (Mubyarto, 1980). Berbeda dengan ekonomi peraturan yang jelas antitetikal dengan makna Ekonomi Pancasila sebagai wadah berkembangnya manusia Indonesia seutuhnya.
Dalam Ekonomi Pancasila, satu sumber legitimasi diambilnya tindakan pengaturan dalam pembatasan kebebasan usaha adalah adanya ekses negatif dari setiap tindakan (Mubyarto, 1981). Peranan unsur agama sangat kuat dalam konsep Ekonomi Pancasila. Karena unsur moral dapat menjadi salah satu pembimbing utama pemikian dan kegiatan ekonomi. Kalau moralitas ekonomi Smith adalah kebebasan (liberalisme) dan ekonomi Marx adalah diktator mayoritas (oleh kaum proletar) maka moralitas Ekonomi Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sehingga pelaku Ekonomi Pancasila tidak hanya sebagai homo economicus tapi juga homo metafisikus dan homo mysticus (Mubyarto, 1986).
Pelaku-pelaku ekonomi inilah yang secara agregatif menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial dan besifat sosialistik yaitu adanya perhatian yang besar pada mereka yang tertinggal (Mubyarto, 1981). Ditambah dengan semangat nasionalistis dan kesungguhan dalam implementasi, Ekonomi pancasila akan mampu menciutkan kesenjangan kaya-miskin atau mampu mencapai tujuan pemerataan (Mubyarto, 1986).
Kompleksitas permasalah manusia dengan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan monodisiplin. Oleh karena itu Ekonomi Pancasila menggunakan pendekatan intrdisipliner. Upaya pengembangan teori Ekonomi Pancasila erat kaitanya dengan perkembangan ilmu sosial antara lain sosiologi, antopologi, ilmu politik bahkan ilmu sejarah. Dengan demikian teori Ekonomi Pancasila akan berkembang tetapi memerlukan bantuan ahli teori. Ahli pemikir haruslah tokoh pemikir yang mampu menggali pikiran2 asli Indonesia (Mubyarto, 1980), dan mampu mencari titik keseimbangan antara berfikir kritis analitik dalam menganalisis masa kini dan metafisik filsafati untuk meramal masa depan (Mubyarto,1981).
Perjalanan beliau dalam memperjuangkan Ekonomi Pancasila bukan tanpa halangan. Begitu banyak pemikir yang kontra terhadap satu konsep alternif ini. Di tahun 80an, Ekonomi Pancasila sempat menjadi polemik. Semua itu tidak mampu menyurutkan semangat beliau untuk terus berjuang dan menyelesaikan misi suci untuk membentuk generasi masa depan yang lebih manusiawi. Memang akan tidak bemanfaat untuk menamakan setiap kebijakan dengan nama Pancasila. Pancasila diharapkan menjiwai setiap kebijakan bukan sebagai nama (etiket) setiap kebijakan (Mubyarto,1981). Dengan mengimplementasikannya maka dengan sendirinya Ekonomi Pancasila ini akan menjelma menjadi Ekonomi Indonesia.
Dari beliaulah kita banyak belajar. Menggali kearifan nilai bangsa Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan kebangsaan. Bukan meminggirkannya. Membiarkan nilai budaya asing yang tidak sesuai dengan mengerogoti keutuhan bangsa ini.

CIRI-CIRI EKONOMI PANCASILA
Intinya, sistem ekonomi Pancasila adalah aktivitas ekonomi yang digerakkan oleh seluruh lapisan masyarakat yang mengacu kepada ideologi Pancasila. Dalam sistem itu, ilmu ekonomi dikembalikan sebagai ilmu sosial yang berketuhanan, beretika, bermoral, serta berciri lokalitas. Melihat kondisi Indonesia, mazhab itu dinilai lebih realistis. Dari sudut pandang mikro, sistem itu bakal menciptakan etika dalam berbisnis sehingga dapat membentengi manusia dari nafsu serakah.
Prinsip seperti itu sebenarnya dilakukan oleh kebanyakan masyarakat pedesaan. Prof Mubyarto pernah menunjukkan bahwa warga pedesaan dalam berdagang lebih manusiawi dengan mengambil untung tak banyak karena lebih mementingkan solidaritas sosial. Tentu sikap itu bertolak belakang dengan liberalisme yang kerap menghalalkan segala cara dan selalu mengambil profit sebesar-besarnya.
Semangat Mubyarto untuk membangun teori ekonomi yang lebih realistik, manusiawi tanpa meninggalkan nilai lokal bangsa Indonesia tertuang dalam konsep Ekonomi Pancasila. Konsep ini lahir di bumi Indonesia, digali dari filsafat bangsa Indonesia dan kemudian dianggap paling tepat mengarahkan perjalanan bangsa Indonesia menuju masarakat adil dan makmur. Konsep ekonomika etik ekonomi Pancasila oleh Mubyarto dalam bukunya Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila dicirikan sebagai berikut:
1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral dan sosial.
2. Ada kehendak kuat dari seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan keadaan kemerataan sosial ekonomi.
3. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh, yang berarti nasionalisme selalu menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi.
4. Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional.
5. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara sentralisme dan desentralisme kebijaksanaan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan keadilan sosial dengan sekaligus menjaga efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.
Menurut Boediono (Wakil Presiden RI), sistem Ekonomi Pancasila dicirikan oleh lima hal sebagai berikut:
1. Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional.
2. Manusia adalah “economic man” sekaligus “social and religious man”.
3. Ada kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme dan kemerataan sosial.
4. Prioritas utama kebijakan diletakkan pada penyusunan perekonomian nasional yang tangguh.
5. Pengandalan pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi seperti yang dicerminkan dalam cita-cita koperasi.

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila menurut Emil Salim dalam bukunya “Membangun Koperasi dan Sistem Ekonomi Pancasila” adalah sebagai berikut:
1. Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi.
2. Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia.
3. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat.
4. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / pemerintah. Contoh hajad hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan lain sebagainya.

APAKAH EKONOMI PANCASILA ADALAH SISTEM
Pertanyaan yang muncul setiap kali mendiskusikan sistem ekonomi Indonesia adalah: Sistem ekonomi yang sekarang berlangsung di Indonesia sebenarnya tergolong sistem ekonomi apa? Ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia bukan sistem kapitalisme maupun sosialisme. Emil Salim
(1979) mengatakan bahwa SEP adalah sistem ekonomi pasar dengan unsur perencanaan. Dengan kata lain, sifat dasar dari kedua kutub ekstrim ini berada dalam keseimbangan. Mubyarto (1980: 74) berpendapat bahwa SEP mungkin sekali berada di antara dua kutub tersebut, tapi di luarnya.
Tentu saja pandangan ini mendapat banyak kritikan tajam. Frans Seda, misalnya, menjuluki pandangan ini sebagai paham “bukanisme”, yaitu paham serba bukan: bukan kapitalisme, bukan liberalisme, tidak ada monopoli, tidak ada oligopoli, tidak ada persaingan bebas yang saling mematikan, dsb (Kwik, 1996). Tidak berlebihan, bila ada yang menyebut sistem ekonomi semacam ini hanya dihuni oleh para malaikat, masyarakat utopia. 90 Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Januari Kritikan tajam juga datang dari Arief Budiman (1989: 4), yang mengatakan: “Tampaknya, Mubyarto sendiri belum dapat merumuskan dengan tepat apa isi SEP-nya. Dia baru berhasil membuat pagar-pagar batas untuk mengurung ‘binatang’ yang bernama SEP, sambil sekali-kali meraba-raba dan menerkanerka bagaimana persisnya bentuk dan rupa ‘binatang’ ini”.
Pandangan kedua melihat sistem ekonomi Indonesia dalam dataran normatif maupun dataran positif. Secara normatif menurut UUD 1945, terutama pasal 33 ayat 2 dan 3, sistem ekonomi Indonesia seharusnya condong mengarah pada sosialisme. Oleh Mubyarto, ini diterjemahkan sebagai ekonomi kerakyatan. Ia menggambarkan bahwa pengembangan sistem ekonomi kerakyatan ibarat “perang gerilya ekonomi” (hal. 152) yang bisa diwujudkan dengan pengembangan dan pemihakan penuh pada ekonomi rakyat, lewat upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatandesentralisasi dan otonomi daerah, dan menghapus ketimpangan ekonomi dan sosial.
Namun, dewasa ini semakin kuatnya lapisan pengusaha dan muculnya gejala konglomerasi dan konsentrasi kekuatan ekonomi agaknya membuat tidak dapat menyangkal bahwa kapitalisme telah tumbuh subur dinegeri ini. Kendati demikian, menurutpengamatan Sjahrir (1987: 162-164), dilihat dari segi kepemilikan dan sifat pembentukanharga (lihat tabel 2), sistem ekonomi yang berlangsung di Indonesia adalah: (1) sistem ekonomi di mana peranan negara dominan; (2) peranan swasta, baik nasional maupun asing,tidak kecil; (3) harga yang berlangsung padaumumnya mencerminkan inefisiensi karenajauh lebih tinggi harga domestik dibandingharga internasional.

SISTEM EKONOMI INDONESIA: MENUJU SEP?
Hanya saja para pemikir yang kritis mulai mempertanyakan: ke mana arah sistem ekonomi kita nantinya? GBHN memang sudah menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tidak menganut free-fight liberalism maupun etatisme. Sistem Ekonomi Pancasila versi Mubyarto dan Emil Salim, sertaisyu demokrasi ekonomi yang sempat ramai beberapa waktu lalu, nampaknya baru pada taraf “normatif” dan belum mampu menjawab dinamika perekonomian Indonesia yang dinilai banyak pihak semakin terbuka dan “ke kanan”. Betulkah perekonomian Indonesia semakin condong ke kanan? Apakah gelombang privatisasi yang melanda dunia juga menerpakita?
Program-program pemerintah yang tertuang dalam Letter of Intents dengan IMF menunjukkan kesan kuat adanya upaya percepatan proses privatisasi di Indonesia. Konsekuensi terbaik privatisasi adalah dapat menciptakan persaingan, efisiensi dan pada gilirannya pertumbuhan ekonomi. Konsekuensi terburuknya berupa pergeseran monopoli milik negara yang tidak responsif dengan monopoli swasta yang lebih responsif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kendati arus privatisasi juga melanda Indonesia, nampaknya pemerintah Indonesia menyadari benar akankonsekuensi terburuk ini. Ini pula agaknya yang menyebabkan pemerintah baru sejak 1988 memberlakukan upaya privatisasi secara bertahap, yakni dengan dikeluarkannya Inpres no. 5 (Oktober 1988), 3 keputusan menteri keuangan (740/KMK.00/1989; 741/ KMK.99/1989; 1232/KMK.013/1989), dan surat Edaran S-648/MK013/1990 (Pangestu, 1987: h. 27-51). Dimulai dengan menetapkan standar kesehatan BUMN yang mencakup profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas untuk mengadakan klasifikasi 212 BUMN dengan
kategori: sangat sehat, sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Kriteria kesehatan finansial dan macam barang dan jasa yang disediakan oleh BUMN, digunakan sebagai kriteria untuk menentukan pilihan restrukturisasi BUMN, yaitu: mengubah status hukum, menjual saham di bursa saham, penggantian saham secara langsung, konsolidasi dan merger, menjual perusahaan kepada pihak ketiga, melakukan patungan, atau likuidasi. Selain itu dilakukan juga berbagai upaya perbaikan manajemen BUMN selama 1989-90.
Sejak tahun 1983, memang pemerintah secara konsisten telah melakukan berbagai upaya deregulasi sebagai upaya penyesuaian struktural dan restrukturisasi perekonomian. Kendati demikian, banyak yang mensinyalir deregulasi di bidang perdagangan dan investasi tidak memberi banyak keuntungan bagi perusahaan kecil dan menengah; bahkan justru perusahaan besar dan konglomeratlah yang mendapat keuntungan. Studi Kuncoro dan Abimanyu (1995) membuktikan bahwa pertambahan nilai tambah ternyata tidak dinikmati oleh perusahaan skla kecil, sedang, dan besar, namun justru perusahaan skala konglomerat, dengan tenaga kerja lebih dari 1000 orang, yang menikmati kenaikan nilai tambah secara absolut maupun per rata-rata perusahaan. Mubyarto pun menyimpulkan bahwa sistem ekonomi yang diterapkan selama 32 tahun Orde Baru telah tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak dan mengabaikan nilai-nilai keadilan (hal. 296).
Memang krismon sejak tahun 1997 telah meruntuhkan hegemoni pengusaha konglomerat, namun agaknya terlalu prematur untuk menyimpulkan bahwa otomotis kemudian diterima paradigma baru ekonomi kerakyatan yang lebih menekankan pada tuntutan akan sistemekonomi yang demokratis dan lebih berkeadilan (hal. 298). Benarkah bila kita menerapkan ekonomi kerakyatan atau SEP secara konsisten maka krisis multidimensi selama ini dengan sendirinya akan berakhir? Tawaran SEP dengan fokus ekonomi kerakyatan memang menarik. Namun, pilihan akan sistem ekonomi yang pas bagi Indonesia menuntut dilakukannya kajian mendalam mengenai struktur pengambilan keputusan mekanisme informasi dan koordinasi ditentukan oleh pasar ataukah perencanaan, bagaimana hak-hak milik diatur,dan sistem insentif. Selain itu, dalam perbandingan sistem ekonomi diperlukan kajian mengenai hasil akhir dari sistem ekonomi yang kita anut, yang meliputi: pertumbuhan ekonomi, efisiensi, distribusi pendapatan, stabilitas, dan tercapainya tujuan-tujuan pembangunan (Gregory & Stuart, 1992: bab 1-3).
Kendati demikian, melihat materi dan isyu yang dibahas, buku ini amat tepat dianjurkan untuk menjadi acuan mata kuliah Perbandingan SistemPerekonomian. Ini terbukti dari upaya Mubyarto untuk menganalisis berbagai sistem ekonomi yang berada di “persimpangan jalan” saat ini. Untuk mata kuliah Ekonomi Indonesia juga bermanfaat sebagai suplemen yang berharga. Setidaknya ini terlihat dari kajian mengenai ekonomi Indonesia terutama pada periode krisis multidimensional.

KRITIK LAINNYA ATAS SISTEM EKONOMI PANCASILA
Pertanyaan awal yang harus dijawab oleh para penganjur Ekonomi Pancasila adalah apa itu Ekonomi Pancasila secara teoritis-konseptual maupun hampiran empirisnya ? Bahkan lebih lanjut orang bisa bertanya, “apa ada contohnya?”. Apakah Ekonomi Pancasila hanya sekedar angan-angan atau gagasan yang abstrak ?. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang selama ini belum dijawab tuntas oleh para penganjur Ekonomi Pancasila, khususnya Prof. Mubyarto. Tapi harus diakui bahwa yang lebih menonjol adalah kritik terhadap pemikiran dan kenyataan ekonomi di Indonesia yang ditentang dan hendak digantikan oleh Ekonomi Pancasila. Kritik ini banyak ditulis oleh Dr. Sritua Arief dan Dr. Sri-Edi Swasono. Dari impresi penelitiannya yang sangat luas, Prof. Mubyarto mengatakan bahwa praktek Ekonomi Pancasila atau Ekonomi Pancasila in action, dengan mudah dapat dijumpai dan dikenali di mana-mana di seluruh Indonesia.
Praktek ekonomi itu seringpula disebut sebagai “ekonomi rakyat” yang bersifat moralistik, demokratik dan mandiri. Dengan gambaran dan pembahasan itu sering Ekonomi Pancasila diidentikkan dengan ekonomi rakyat. Jika salah satu wajah ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi rakyat yang dijumpai di daerah-daerah, di perdesaan dan kota-kota kecil maupun kampungkampung kota-kota di Indonesia (disitu banyak dijumpai industri rakyat atau kerajinan rakyat), maka gambaran itu dekat dengan aliran Hijau dalam teori Galtung. Menurut Galtung aliran Hijau bercirikan kolektivisme dimana berlaku kepemilikan kolektif atas faktor produksi yang menghasilkan produk kolektif maupun individual. Dalam distribusi ekonomi ini bertumpu pada pasar lokal, rencana lokal dan pertukaran. Ini sebenarnya adalah gambaran dari sebuah ekonomi tradisional. Jika ini gambaran aliran Hijau maka perekonomian Indonesia tidak hanya bercorak lokal tetapi juga antar-regional, nasional bahkan internasional. Hasil perkebunan rakyat sejak berabad-abad yang lalu menjangkau pasar internasional dan itulah yang memancing kolonialisme Barat.
Ekonomi lokal ini juga sudah bersentuhan dengan modernitas yang mengandung inovasi. Sebagai perekonomian rakyat yang telah mengalami
modernisasi, perekonomian rakyat pada dasarnya adalah perekonomian pasar yang didasarkan pada sistem kepemilikan individu dan kolektif. Sebagai ekonomi yang mengandung campuran biru dengan unsur pasar dan modal, maka pengertian pasar disini sudah mengalami perubahan, terutama karena pengaruh teori Keynes, yaitu “pasar terkendali” atau “pasar berkeadilan”. Konsep modalpun juga telah berkembang bukan hanya berupa modal finansial dan modal manusia (human capital), tetapi juga bentuk-bentuk modal lainnya yang diketemukan dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu modal sosial (nilai-nilai keutamaan), modal kultural (kreativitas dan estetika), modal intelektual (teknologi dan informasi) dan modal spiritual (keyakinan dan semangat). Modal-modal baru ini telah membebaskan ekonomi dari sistem kapitalis yang hanya mengenal modal finansial saja.
Ekonomi Pancasila disebut juga sebagai ekonomi yang berasaskan kekekeluargaan, kegotong-royongan dan kerjasama. Ini adalah nilai-nilai tradisional yang bersumber pada budaya Indonesia. Tapi asas kekeluargaan ini, yang berdasarkan kepada solidaritas mekanis, telah ditransformasikan menjadi solidaritas fungsional, dengan nilai-nilai individualita dalam lembaga koperasi. Jika itu ciri Ekonomi Pancasila maka ini tergolong dalam aliran Merah Muda atau Nordic. Lagi pula, sistem koperasi yang dibawa oleh Hatta, dipelajarinya ketika ia berkunjung ke negara-negara Skandinavia pada tahun 1926 bersamasama dengan Dr. Samsi. Selain itu, pasal 33 UUD 1945, menyebutkan bahwa cabang-cabang penting kebutuhan rakyat dikuasai oleh negara, sehingga melahirkan BUMN. Jika ini juga ciri Ekonomi Pancasila, maka Ekonomi Pancasila mengikuti model negara kesejahteraan Eropa Barat. Hal ini lebih menegaskan, bahkan Ekonomi Pancasila tergolong ke dalam aliran Merah Muda.
Peranan negara dalam wujud perencanaan pusat (central planning agency) yang dilembagakan dalam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang masih terus bekerja hingga sekarang, menunjukkan pula bahwa Ekonomi Indonesia mengambil unsur Merah. Namun, Indonesia juga mengakui peranan sektor swasta termasuk asing. Pada masa Ekonomi Terpimpin (1960-1965) mulai berkembang perusahaan-perusahaan swasta besar. Pada masa Orde Baru (1966-1998), sangat menonjol peranan konglomerasi dan perusahaan-perusahaan multinasional hingga sekarang. Indonesia juga menganut rezim devisa bebas dan perdagangan bebas dengan luar negeri. Ini merupakan ciri aliran Biru. Tidak terlalu salah jika Ekonomi Indonesia (yang sebagian menyimpang dari Pancasila) sebagai realitas ekonomi, merupakan kombinasi dari aliran Merah dan Biru dan Hijau sehingga menjadi aliran Merah Muda. Cuma dalam aliran Merah Muda Galtung, warna-warna itu adalah warna-warna yang lemah atau kombinasi yang lemah dari tiga warna itu.
Di sini kita melihat adanya kontradiksi antara Ekonomi Pancasila dan realitas Ekonomi Indonesia. Itulah maka, Mubyarto, Sri-Edi Swasono dan Sritua Arief, melakukan kritik yang tajam terhadap realitas Ekonomi Indonesia yang bercorak kapitalis. Gambaran yang kontradiktif tersebut menggambarkan kesulitan ontologis Ekonomi Pancasila. Hal yang perlu dilakukan adalah penelitian, khususnya penelitian sejarah perekonomian Indonesia, sehingga menghasilkan sejarah ekonomi Indonesia, sebagaimana telah dihasilkan oleh Celso Furtado mengenai sejarah ekonomi Brazil. Pengembangan teori dependensia di Amerika Latin sebenarnya bisa dijadikan acuan. Pada mulanya, teori ketergantungan dilontarkan dalam wujud kritik. Tapi hal ini dilanjutkan dengan studi historis dan sosiologis mengenai perekonomian negara-negara Amerika Latin. Itupun hingga sekarang belum ditemukan konsep pembangunan ekonomi yang mandiri, apalagi diwujudkan. Banyak negara-negara Amerika Latin masih bergantungdan didominasi oleh kekuatan ekonomi kapitalis dari utara.
Jika tidak dilakukan penelitian historis-sosiologis terhadap perekonomian Indonesia, maka kesan yang lebih menonjol adalah bahwa perekonomian Indonesia sebenarnya adalah perekonomian kapitalis. Itulah sebabnya banyak ekonom yang terlibat dalam analisis-analisis ekonomi Indonesia kontemporer, tidak bisa melihat berbedaan Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Rakyat. Menurut Galtung aliran Merah sebenarnya bukanlah ekonomi yang
berdasarkan pada teori Marxisme, melainkan reaksi dan negasi terhadap aliran Biru melalui improvisasi-improvisasi (Sosialisme Uni Soviet lebih merupakan Leninisme daripada Marxisme, sedangkan ekonomi Sosialis Cina lebih merupakan Maoisme daripada Marxisme). Hal ini disebabkan karena Marxisme lebih menonjolkan sebagai teori kritis terhadap kapitalisme. Karena itu mereka hingga kini belum menghasilkan konsep alternatif. Aliran Merah Muda justru lebih merupakan alternatif. Sedangkan aliran Kuning adalah kombinasi aliran Biru dan Merah, sehinga juga merupakan aliran alternatif yang berhasil, tetapi mengandung warna Biru maupun Merah secara kuat. Kecenderungan ini diikuti oleh Indonesia tetapi yang hanya secara lemah menyerap beberapa aliran itu.
Ekonomi Pancasila perlu mengambil pelajaran dari pengalaman, dalam arti, tidak hanya merupakan kritik dan reaksi terhadap aliran Biru dan akhirakhir ini terhadap aliran Merah. Ternyata model Kuning cukup berhasil, karena dengan tegas dan tidak tanggung-tanggung menyerap kekuatan unsur Biru dan Merah. Tapi dalam kenyataan, Ekonomi Indonesia dalam realitas lebih dekat dengan aliran Merah Muda walaupun secara lemah dan tanggung-tanggung menyerap berbagai unsur itu. Melihat wacana Ekonomi Pancasila yang sekarang dilanjutkan melalui Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP)-UGM, agaknya Ekonomi Pancasila bertolak dari aliran Hijau. Buktinya, salah satu pusat kajian Ekonomi Pancasila adalah perekonomian rakyat dan perekonomian daerah. Namun untuk memperkuat jawaban ontologisnya, PUSTEP perlu menyusun buku Sejarah Perekonomian Indonesia.
Studi-studi sejarah ini sebenarnya telah dilakukan, misalnya mengenai
perkebunan rakyat Sumatera Utara oleh Dr.Thee Kian Wie. Ahir-akhir ini juga lahir sebuah disertasi dari UI, tentang sejarah Ekonomi Indonesia di daerah (Sulawesi Selatan) juga tentang perkebunan oleh Dr. Abdul Rasyid A. Anbo Sakka berjudul “Ekspansi dan Kontraksi Kopra Makasar 1883-1958” (2003). Juga sudah banyak dilakukan studi yang merupakan kerjasama antara Indonesia-Belanda dan pernah dibicarakan dalam seminar-seminar internasional.
Studi sejarah itu perlu diikuti dengan studi-studi tentang gejala kontemporer dengan pendekatan ekonomi-sosiologis, ekonomi-politik dan antropologi ekonomi. Buku sejarah ekonomi-sosiologis itu sebenarnya sudah diawali oleh Prof Burger yang pernah dikuliahkan di Fakultas Hukum UI dan direkam oleh Prof. Prayudi menjadi dua jilid buku. Masalah selanjutnya yang dihadapi dalam pengembangan Ekonomi Pancasila adalah masalah epistemologis yang menyangkut metode pemahaman dan praktek pengembangan Ekonomi Pancasila. Dalam debat Ekonomi Pancasila tahun 1981, Arief Budiman mengajukan pertanyaan mengenai asumsi konsep manusia dalam Ekonomi Pancasila yang sudah jelas dalam teori ekonomi kapitalis, yaitu homo-economicus yang serakah, dan dalam teori sosialis juga jelas, yaitu homo-socius yang cenderung melakukan kerjasama dan mengutamakan masyarakat.
Pada waktu itupun sudah diberikan jawaban bahwa konsep manusia dalam Ekonomi Pancasila, lebih merupakan homo-socius dan
homo-ethicus atau homo-religious. Dewasa ini sudah lebih banyak ditulis teori mengenai manusia yang menghasilkan manusia-multidimensi yang kompleks. Masalahnya sekarang adalah apakah temuan-temuan baru mengenai teori manusia itu mempengaruhi konsep Ekonomi Pancasila ? Misalnya ada konsep mengenai homo-faber dari Huizinga yaitu manusia adalah suatu makhluk yang bermain dan yang berpotensi untuk mengembangkan teknologi. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Ekonomi Pancasila adalah ketidak mampuan ekonom konvensional yang mengikuti aliran Neoklasik itu untuk melihat gejala semacam ekonomi rakyat. Salah seorang ekonom pernah menolak apa yang disebut “ekonomi rakyat”. Baginya “ekonomi ya ekonomi”.
Kesimpulan ini disebabkan karena kacamata yang dipakai. Kacamata Neoklasik memang tidak mampu melihat gejala ekonomi rakyat. Gejala ini hanya bisa ditangkap lewat kacamata ekonomi-sosiologis atau antropologi ekonomi. Karena itulah, dalam rangka advokasi Ekonomi Pancasila Prof. Mubyarto pernah
mengusulkan dipergunakannnya pendekatan multi-disipilin dalam melihat gejala ekonomi. Sebenarnya pendekatan ini sudah dipikirkan oleh Bung Hatta, ketika ia menulis buku pengantar mengenai Ekonom-Sosiologi. Studi dengan pendekatan antropologi kini sudah dimulai, termasuk studi disertasi. Buku “Ekonomi Moral, Rasional dan Politik” adalah sebuah kumpulan esai-esai antropologi-ekonomi yang disunting oleh Dr. Heddy Shri Ahimsa-Putra et. al. yang memberikan gambaran mendalam mengenai ekonomi rakyat. Demikian pula hasil penelitian disertasi Dr. Irwan Abdullah yang berjudul “Muslim Businessmen of Jatinom”, sebuah hasil studi antropologi yang informatif, mendalam dan menarik tentang perekonomian rakyat di kota kecil di Klaten, Jawa Tengah. Dari daftar kepustakaan buku ini bisa dikumpulkan hasil-hasil studi yang cukup luas dan mendalam mengenai perekonomian rakyat. Buku-buku itu bisa menjadi bahan penyusunan buku teks atau buku bacaan mengenai ekonomi rakyat, dengan pendekatan sejarah dan multi-disiplin ilmu-ilmu sosial. Buku semacam itu akan sangat membantu memecahkan masalah-masalah ontologi dan epistemologi Ekonomi Rakyat.
Dari segi epistemologis masih belum banyak dirumuskan proses bekerjanya Ekonomi Pancasila. Walaupun Prof. Mubyarto mengatakan bahwa sangat mudah dijumpai Ekonomi Pancasila dalam praktek, yaitu yang dapat dijumpai dari ekonomi pedesaan, ekonomi rakyat, ekonomi koperasi, ekonomi daerah atau mungkin juga ekonomi keluarga (family business), tapi realitas itu belum banyak ditulis. Malah yang banyak ditulis adalah kelemaham-kelemahan dan kasus-kasus kegagalan, stagnasi, marjinalisasi atau ketergantungan perekonomian rakyat. Baru-baru ini terbaca berita di koran bahwa 50% koperasi buruk kinerjanya atau tidak sehat. Advokasi Ekonomi Pancasila agaknya membutuhkan dukungan informasi tentang model-model sukses di lapangan.
Sebagai contoh, ekonomi syari’ah meraih kredibilitas karena kisah sukses lembaga-lembaga keuangan syari’ah. Walaupun demikian, tidak sedikit dijumpai
di lapangan kisah-kisah sukses koperasi, usaha kecil dan mikro, usaha keluarga atau perkembangan ekonomi daerah. Namun kisah sukses itu harus dibukukan menjadi bahan bagi ilmu manajemen ekonomi rakyat. Barangkali diperlukan penilaian kinerja atau prestasi semacam ISO dalam peruhaan-perusahaan swasta dan BUMN. PT. Pupuk Kaltim umpamanya, telah berhasil meraih penghargaan ISO dan menjadi perusahaan kelas dunia (world class company).
Berdasarkan jawaban ontologi dan epistemologi, Ekonomi Pancasila harus sudah bisa dikuliahkan di perguruan tinggi. Persoalan selanjutnya adalah masalah aksiologi. Masalah ini juga membutuhkan kajian teoritis dan empiris guna mengetahui tujuan dan hasil akhir proses Ekonomi Pancasila.Tapi wacana aksiologi ini sebenarnya tidak mengandung banyak kesulitan, walaupun ternyata belum banyak dilakukan. Namun Ekonomi Pancasila sudah sering disebut sebagai konsep yang bersifat normatif, yaitu Ekonomi yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Hanya saja dalam kenyataannya, suatu wacana aksiologis Ekonomi Pancasila belum banyak dilakukan.
Secara umum dikatakan bahwa tujuan sistem Ekonomi Pancasila adalah keadilan sosial atau masyarakat yang adil dan makmur. Namun bagaimana rincian dan bentuk kongkret masyarakat yang berkeadilan sosial atau adil dan makmur itu belum banyak ditulis. Yang lebih banyak ditulis adalah aspek negatif ekonomi kapitalis yang menciptakan ketimpangan, ekploitasi, dominasi, ketergantungan, kemiskinan dan keterbelakangan. Sebagai kesimpulan, mengikuti kerangka teori enam aliran ekonomi di dunia menurut Johan Galtung, Ekonomi Pancasila tergolong ke dalam ekonomi campuran ketiga. Pada dasarnya Ekonomi Pancasila adalah aliran Hijau yang berasal dari Dunia Ketiga. Secara ontologis keberadaan Ekonomi Pancasila perlu dibuktikan dengan buku sejarah ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi rakyat. Gambaran mengenai ekonomi rakyat kontemporer diwujudkan dalam penelitian multi-disiplin, khususnya ekonomi sosiologi dan antropologi ekonomi yang mampu menangkap kelembagaan ekonomi rakyat, baik tradisional maupun modern.
Secara epistemologis Ekonomi Pancasila perlu digambarkan dalam sebuah deskripsi dan analisis mengenai Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang disusun berdasarkan UUD 1945, termasuk Pancasila, khususnya berpedoman pada pasal 33. Sokoguru sistem ekonomi ini adalah koperasi, khususnya model koperasi negara-negara Nordic yang sudah cukup baku, baik dari aspek makro maupun mikro. Tapi koperasi Indonesia adalah koperasi yang dibentuk di atas perekonomian rakyat yang terdiri dari usaha keluarga (usaha mikro), usaha kecil dan menengah, sebagaimana pernah digambatrkan oleh Bung Hatta.
Sebagai ekonomi campuran, Ekonomi Pencasila mengandung unsur Merah Jambu, khususnya pada aspek peranan negara sebagai regulator terutama melalui lembaga perencanaan pusat dan peranan negara sebagai aktor, yang berujud badan usaha milik negara. Selain itu, berdasarkan Mukaddimah UUD 1945, negara mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam konsep Negara Kesejahteraan dari kawasan Eropa Barat Nordic. Salah satu bentuk kesejahteraan itu adalah adanya sistem jaminan sosial (social security) yang di negara-negara sedang berkembang berbentuk sistem perlindungan sosial (social protection) dan di masa krisis berbentuk jaringan pengaman sosial (social safety net).
Sebagai ekonomi campuran pula, Ekonomi Pancasila mengandung unsur Biru yang diserap melalui model aliran Kuning yang mengandung unsur pasar dan modal di satu pihak serta negara dan kekuasaan di lain pihak. Hanya saja, jika pasar didefinisikan sebagai pasar-sosial atau pasar yang berkeadilan, modal disini diartikan secara luas, yang mencakup modal sosial, modal kultural, dan modal spiritual, sehingga perekonomian terbebas dari sistem kapitalis.
Akhirnya, secara aksiologis Ekonomi Pancasila perlu ditegaskan sebagai perekonomian yang bertujuan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan ketimpangan, kesenjangan, ekspoitasi dan ketargantungan, melalui partisipasi rakyat dalam kegiatan ekonomi sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang beradilan atau masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Karena itu rumusan normatif mengenai Ekonomi Pancasila perlu disusun. Sebagaimana dikatakan oleh Bung Hatta, kita harus selalu ingat kepada pedoman normatif dalam kegiatan ekonomi, yaitu Pancasila yang perlu ditafsirkan secara sosial-ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU
Alfian, 1991, “Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Politik”, dalam Oetojo Oesman dan Alfian (penyunting), Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, BP7 Pusat, Jakarta.
Basalim, U, 1994, “Konglomerat: Aset atau Beban Nasional?”, Profil Indonesia, Jurnal Tahunan CIDES, no. 1, h. 119-144.
Budiman, A., 1989, Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia, PT Gramedia, Jakarta,.
Gregory, P.R. dan R.C. Stuart, 1992, Comparative Economic Systems, edisi ke-4, Houghton Mifflin Company, Boston,.
Kuncoro, M., 2000, ‘Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
———–, 1993, “Indonesia Menjelang Tahun 2000: Sebuah Renungan”, Analisis CSIS, tahun XXII, no.2, Maret April.
———-, 1997, Ekonomi Industri, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia, PT Widya Sarana Informatika, Yogyakarta.
Kuncoro, M. dan Anggito A., 1995, “Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan Debirokratisasi”, Kelola (Gadjah Mada University Business Review), no.10/IV/1995.
Kwik, K.G. dan B.N. Marbun (penyunting), 1996, Sepak Terjang Konglomerat, cetakan ke-6, Pustaka Sinar harapan, Jakarta.
————, 1994, Analisis Ekonomi Politik Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama & STIE IBII, Jakarta.
Mubyarto dan Boediono (penyunting), 1981, Ekonomi Pancasila, BPFE, Yogyakarta.
————, 2000. Membangun Sistem Ekonomi, BPFE, Yogyakarta. Rice, R.C, 1983, “The Origins of Basic Economic Ideas and Their Impact on ‘New Order’ Policies”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, vol. XIX, no.2, Agustus, h. 60-82.
Salim, E. 1979, “Ekonomi Pancasila”, Prisma, Mei.
Sjahrir, 1987, Kebijaksanaan Negara: Konsistensi dan Implementasi, LP3ES, Jakarta.
Swasono, S. E. 1992, “Demokrasi Ekonomi Sekali Lagi Restrukturisasi dan Reformasi Ekonomi”, dalam M. Rusli Karim dan Fauzie Ridjal (ed.), Dinamika Ekonomi dan Iptek dalam Pembangunan, PT Tiara wacana, Yogyakarta.
Wibisono, C., 1989, “Anatomi dan Profil Konglomerat Bisnis Indonesia”, Management dan Usahawan Indonesia, Desember.
MAKALAH
Mudrajad Kuncoro, makalah yang disajikan dalam acara Bedah Buku, yang diselenggarakan oleh Kopma UGM, di University Centre UGM, Yogyakarta, 13 Nopember 2000.
Prof. Dr. Dawam Rahardjo, — Presiden dari The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT-Indonesia), Anggota Komisi Khusus Kajian Ekonomi Pancasila, Ekonomi Pancasila dalam Tinjauan Filsafat 6 Januari 2004.
INTERNET
http://www.idafazz.com/pengertian-sistem.php diakses pada 22 Maret 2011
http://kisaranku.blogspot.com/2010/10/pengertian-sistem-lengkap.html diakses pada 20 Maret 2011.
http://edu-articles.com/ekonomi-pancasila/ diakses pada 23 Maret 2011.
http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=7141:sisteekonomi-pancasila-&catid=75:opini&Itemid=123 diakses pada 12 Juni 2010.
http://mirzaadany.blogspot.com/2010/06/sistemekonomipancasila.html?zx=55d9a3359deb01a8 diakses pada 24 Maret 2011.