EVALUASI JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP HASIL PENYIDIKAN OLEH PPNS

Oleh

Budi Setyawan[1]

 

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi  hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.[2] Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (Penyidik POLRI/PPNS, Jaksa dan Hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar.

Penegakan hukum pidana (criminal law enforcement) merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum pidana beserta segala  nilai yang ada di belakang norma tersebut (total enforcement), yang dibatasi oleh  “area of no enforcement” melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain,  untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu (full enforcement).[3]

Proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana dimulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Pengadilan dan Putusan. Pertama, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.[4] Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.[5]

Kedua, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[6] Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.[7]

Ketiga, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.[8] Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.[9]

Keempat, Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.[10] Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.[11] Semua proses pertama sampai dengan proses ke empat tersebut di atas disebut dengan sistem peradilan pidana.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata yaitu “sistem” dan “peradilan pidana”. Pemahaman mengenai ”sistem” dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangan Muladi, pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai abstract system dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.

Dan apabila kita kaji dari etimologis, maka ”sistem” mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan ”peradilan pidana” merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, maka dalam implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana.

Sistem Peradilan Pidana atau “Criminal Justice System” kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Istilah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) kini berkembang menjadi Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) mempunyai konsep dan pemikiran yang berkembang secara komprehensif. Tetapi dalam makalah ini pemateri akan secara lebih khusus membahas tentang penyidikan.

Tujuan akhir dari peradilan ini tidak lain adalah penegakan hukum atau peraturan perundang-undangan, kemanfataan hukum bagi masyarakat dan yang paling penting adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam peraturan hukum dan realisasinya dalam masyarakat.

 

B. PEMBAHASAN

          Di Indonesia kewenangan dalam melakukan proses penyidikan dimiliki oleh lebih dari satu lembaga. Kewenangan tersebut dimiliki oleh Polisi dan PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil). Penyidik PPNS dalam proses penyidikan di Indonesia memberikan dinamika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, karena di Indonesia juga memiliki banyak Penyidik PPNS.

Di Indonesia selain POLRI kita mengenal:

  1. Penyidik TNI AL;
  2. Penyidik Dinas Perhubungan;
  3. Penyidik Bea Cukai;
  4. Penyidik Merek pada Dirjen HKI Depkumham;
  5. Penyidik BPOM;
  6. Penyidik Kehutanan
  7. Penyidik Pajak, dll.

 

Perlu diketahui bahwa kewenangan POLRI  dalam Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

  1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
  2. menegakkan hukum; dan
  3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

 

Selain pada 3 (tiga) tugas pokok di atas POLRI memunyai tugas dalam  “melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” (Pasal 14 ayat (1) f UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Banyaknya penyidik di Indonesia menimbulkan beberapa permasalahan. Beberapa hal diantaranya adalah Pengawasan, Koordinasi antar Penyidik, dan yang lebih penting adalah hasil penyidikan yang terkadang antara penyidik POLRI dengan penyidik dari instansi tertentu mempunyai standar yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Jika diperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP terlebih jika dihubungkan dengan beberapa bab dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti Bab V (Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat) serta Bab XIV (Penyidikan), ruang lingkup wewenang dan kewajiban penyidik adalah sangat luas.

Ruang lingkup wewenang yang masuk dalam proses penyidikan antara lain:

  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya suatu tindak pidana;
  2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksan sebagai tersangka atau saksi;
  8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  9. Mengadakan penghentian penyidikan;
  10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dengan memperhatikan ruang lingkup wewenang di atas tidak dapat disangkal lagi bahwa proses penyidikan sejatinya bukan proses yang sederhana, karena itu tidak setiap institusi dapat melaksanakannya. Apalagi hanya dilakukan oleh institusi yang tugas pokoknya sejatinya bukan sebagai penyidik karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahan procedural yang berpotensi menyebabkan terlanggarnya hak asasi manusia seseorang.

Oleh karena itu, agar pada saat melaksanakan kewenangan melakukan penyidikan antara PPNS dan penyidik Polri tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, KUHAP telah mengatur hubungan di antara masing-masing institusi sebagai berikut:

  1. Penyidik pegawai negeri sipil berkedudukan di bawah:
  1. Koordinasi penyidik Polri;
  2. Di bawah pengawasan penyidik Polri
  1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP)
  2. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP)
  3. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP)
  4. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP). Yang perlu mendapat perhatian dalam hal penghentian penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil adalah meskipun pada saat pelaporan tindak pidana yang sedang disidiknya, penyidik pegawai negeri sipil cukup memberitahukan atau melaporkan penyidikan itu kepada penyidik Polri, tidak perlu diberitahukan kepada pununtut umum, namun dalam hal penghentian penyidikan, disamping harus memberitahukan penghentian tersebut kepada penyidik Polri, juga harus memberitahukan penghentian penyidikan tersebut kepada penuntut umum.

 

Adapun secara umum evaluasi Penuntut Umum terhadap hasil penyidikan dari PPNS adalah:

  1. 1.   Keterlambatan Pengiriman SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan);

Biasanya penyidik PPNS terlambat mengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Pengiriman SPDP secara detail memang tidak diatur jangka waktunya dalam KUHAP. Tetapi apabila kita pahami secara lebih detail Pasal 109 (1) KUHAP yang menyebutkan:

“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.

Oleh karena itu, Pasal 109 (1) KUHAP dapat kita artikan bahwa:

  • SPDP dikirimkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum segera setelah dilakukan proses penyidikan.
  • Setelah SPDP diterima oleh Penuntut Umum/Kejaksaaan maka selanjutnya akan ditunjuk Jaksa Peneliti untuk memantau perkembangan penyidikan;
  • Jaksa Peneliti mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dalam penanganan perkara guna memperoleh kelengkssn berkas perkara untuk dilanjutkan dalam proses penuntutan;

Perlu ditentukan waktu secara limitatif dalam pengirimanSPDP oleh Penyidik yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) harisejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan dan untuk daerah terpencil selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari. Hal ini diatur dalam  Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI Nomor: KMA/003/SKB/II/1998 Nomor: M.02.PW.07.03.Th.1998 Nomor: Kep/007/ JA/2/1998Nomor: Kep 02/11/1998Tanggal 5 Pebruari 1998.

 

  1. 2.   Kelengkapan Formil

Kelengkapan formil yang dimaksud adalah kelengkapan formil dalam berkas perkara berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penyidik POLRI dan atau PPNS mempunyai kewenangan yang cukup luas. Hal tersebut dimulai dari penerimaan laporan tindak pidana, pemeriksaan tempat terjadinya tindak pidana, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain.

Biasanya terhadap kewenangan yang dimiliki Penyidik PPNS belum melengkapi kelengkapan formil tersebut secara baik. Misalnya dalam hal Penerbitan Surat Perintah penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dan pembuatan berita acaranya. Serta prosedur lainnya yang membutuhkan penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri setempat, misalnya dalam hal penyitaan yang harus didahului dengan permohonan izin penyitaan.

 

  1. 3.   Kelengkapan Materiil

Evaluasi selanjutnya adalah dalam hal kelengkapan materiiil tentang tindak pidana yang disangkakan. Yang dimaksud disini adalah ketepatan penyidik dalam “memilih atau menentukan Pasal yang disangkakan dan menguraikan unsur-unsur pasal yang disangkakan.” Menurut evaluasi banyak kalangan, hal tersebut karena adanya standar yang berbeda antara satu instansi/lembaga PPNS dengan lembaga yang lain.

Misal: ada yang mensyaratkan penyidik PPNS dengan ketentuan pendidikan Sarjana Hukum dan ada yang tidak mensyaratkan pendidikan Sarjana Hukum. Ada yang hanya mensyaratkan pangkat/golongan saja untuk menjadi seorang penyidik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hal yang terpenting guna menyelesaikan permasalahan ini adalah koordinasi dengan Jaksa Peneliti. Dan yang lain adalah  Pengolahan tata bahasa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

 

  1. 4.   Belum di Pedomaninya secara baik Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Teknis misalnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus diketahui oleh penyidik dalam menjalankan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangannya, yaitu:

  1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
  2. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

 

Peraturan yang terakhir atau kelima yaitu Peraturan KAPOLRI Nomor 06 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut biasanya belum dipedomani oleh PPNS, oleh karena itu sebaiknya peraturan tersebut dipedomani secara baik agar dalam pelaksanaan penyidikan dapat berjalan dengan optimal.  Secara umum semua permasalahan di atas dapat ditanggulangi dengan peningkatan kapasitas, profesionalisme dan integritas Penyidik dan PPNS melalui peningkatan SDM dalam bentuk seminar, simposium, rapat dan pelatihan teknis penyidikan, koordinasi antar lembaga penyidik.

 

C. KESIMPULAN DAN SARAN

 

Dari pembahasan dalam makalah tersebut diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa:

  1. Di Indonesia kewenangan dalam melakukan proses penyidikan dimiliki oleh Polisi dan PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil).
  2. Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan (Penyelidikan, Penyidikan, penuntutan dan Pemeriksaan Persidangan) dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar.
  3. Permasalahan umum berkaitan dengan hasil penyidikan oleh PPNS adalah
  4. Keterlambatan pengiriman SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan);
  5. Kelengkapan Formil;
  6. Kelengkapan Materiil;
  7. Belum di Pedomaninya secara baik Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Teknis misalnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
    1. Secara umum semua permasalahan di atas dapat ditanggulangi dengan peningkatan kapasitas, profesionalisme dan integritas Penyidik POLRI dan PPNS melalui peningkatan SDM dalam bentuk seminar, simposium, rapat, pendidikan dan pelatihan teknis penyidikan.
    2. Koordinasi antar lembaga penyidik  pegawai negeri sipil (PPNS) dengan Kepolisian dan Kejaksaan selaku Penuntut Umum yang dituangkan melalui Nota Kesepahaman (MoU).

 

 


[1] Mahasiswa MIH Undip 2010.

[2] Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah  Sosiologis, Penerbit: Suryandaru Utama, Semarang, 2005, halaman 83.

[4] Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[5] Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[6] Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[7] Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[8] Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[9] Pasal 1 angka 6b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[10] Pasal 1 angka 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[11] Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.