Tag

, , , ,

Dalam salah satu tulisan James D. Ratley, President Association of Certified Fraud Examiners (ACCFE)[1],  mengungkapkan bahwa korupsi merupakan bagian kecil dari Fraud (Kecurangan/Penipuan dll). Dalam hal ini Fraud diartikan sebagai “the use of one occupation fir personal enrichment thought the deliberate misuse or misaplacation of the employing organization’s resource or assets”.[2] Ratley menganggap korupsi tak ubahnya sebagai penyalahgunaan assets berdasarkan wewenang dan jabatan yang dimilikinya. Sedangkan Alan Doig melihat keterkaitan yang erat antarakorupsi dan Fraud, sebagaimana dikemukakannya: Corruption and fraud are often linked together, in part because contact won throught bribery invariably involve fraud (the bribed officials often allow over payment on the invoices or sign off work that is not complated) and in the part because the recipient is seeeking to abtain some from of convert financial advantage.[3]

Meskipun pendapat Ratley maupun Alan Doig bukanlah sesuatu yang baru, tetapi pemikiran keduanya telah merubah cara pandang berbagai pihak terhadap tindak pidana korupsi ibarat penyakit kronis yang telah melahirkan kerugian sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian negara, sehingga telah terjadi peampasan hak-hak ekonomi dan rakyat Indonesia.[4]

Bertolak dari fenomena itu, saya melihat setidaknya ada 2(dua) hal yang merubah cara pandang berbagai pihak teradap tindak pidana korupsi. Pertama, perilaku koruptif menjadi bukan lagi menjadi domain dan monopoli pejabat negara semata, melainkan telah merambah pada segenap aspek dan tatanan kehidupan umat manusia, yang melibatkan pihak swasta dan asing. Perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung dalam proyek jasa konsultan di Dirjen Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum yang melibatkan warga negara Italia Dr. Giovanni Gandolfi[5] misalnya semakin mempertegas sinyalemen tersebut. Kedua, adanya trend menguat dalam kasus-kasus korupsi yang mengarah pada tipologi grand corruption dalam bentuk state capture atau elite capture, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik tingkat tinggi yang menyangkut kebijakan publik dan keputusan besar di berbagai bidang.[6] Adapun tipologi koruspi yang dilansir World Bank, seperti: a) Suap kepada anggota DPR untuk mempengaruhi produk legislasi; b). Suap kepada pejabat negara untu mempengaruhi kebijakan publik; c). Suap kepada lembaga peradilan untuk mempengaruhi keputusan terkait dengan kasus-kasus besar; d). suap kepada pejabat bank sentral untuk mempengaruhi kebiajkan moneter; dan e). Sumbangan kampanye illegal untuk partai politik.

Meskipun praktik korupsi terjadi dihampir di setiap lapisan birokrasi dan telah pula menjalar ke dunia usaha sehigga menimbulkan kerugian keuangan negara yang begitu besar, namun belum ada kesatuan gerak langkah dan sudut pandang khususnya yetkait dengan keuangan negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi. Perbedaan pandangan terhadap keuangan tidak saja dalam hal teoritis tetapi juga dalam praktik penanganan perkara dan diantara aparat penegak hukum itu sendiri. Oleh karenanya, seminar publik tentang “Perspektif UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Keuangan Negara Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia” patut diapresiasi. Hal ini dikarenakan seminar yang digagas oleh Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA UNDIP) bukan hanya membuka runag dan gagasan pemikiran, melainkan juga untuk mengurai potensi-potensi konflik hukum sekaligus membuka ruang wacana dan dialog antar lembaga penegah hukum dalam berbagai sinergi memberantas korupsi.[7]

 


[1] ACFE yang didirikan oleh Joseph T. Wells pad atahun 1988, merupakan organisasi profesional yang mengembangkan tenaga-tenaga profesionaln dalam hal pemeriksaan kecurangan (Fraud). ACFE berpusat di Austin Texas yang memiliki lebih dari 55.000 anggota, telah menginspirasi spirit anti fraud dalam berbagai aktivitas bisnis.

[2] Anonim, Report to The Nation on Occupation Fraud and Abuse, Texas, USA, ACFE, 2010, hal 6.

[3] Alan Doig, Fraud: Crime and Society Series, Oregon, USA, Willan Publising, 2006, hal 114-115.

[4] M. Akil Mochtar, Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dlam Gratifikasi, Jakarta: Q-Communication, 2006, hal 103-104.

[5] Novi Christiastuti Adiputri, “Jadi Konsultan Fiktif di Kementerian PU, WN Italia ditangkap Kejagung:, http://www.detiknews.com (08/04/2011).

[6] Tipologi Korupsi lainnya yaitu petty corruption atau biasa disebut survival corruption atau corruption by need, yang biasanya dilakukan oleh pegawai kecil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Wijayanto dan Rridwan Zachrie (Editor), Korupsi Mengkorupsi Indonesia, Sebab Akibat dan Prospek Pemberantasan, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Cet. Pertama, 2009, hal 17-21.

[7] Term of Refference (TOR) Seminar “Perspektif UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Keuangan Negara Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia”