Tag

, , , , , , , , , ,

            FENOMENA LEGISLASI TENTANG KEUANGAN NEGARA

Dalam sejarah perkembangan bangsa, masalah keuangan negara pada awalnya diatur dalam Indische Comptabiliteit Wet (ICW) tahun 1867, yang bertujuan untuk menertibkan anggaran keuangan kolonial dan pendistribusian surplus, batig slot kepada pemerintah induk.[1] Lahirnya ICW 1867 sekaligus menunjukkan sikap pemerintah kolnial terhadap liberalisme yang tidak sepenuhnya menerapkan asas Laises Faire melainkan tetap melakukan intervensidalam kehidupan ekonomi secara keseluruhan.

Di samping memberlakukan ICW, pemerintah kolonail juga telah memberlakukan peraturan keuangan perusahaan negara sebagaimana dimuat dalam Indisinche Bedrijvenment (IBW) Stb. 1927-419 yang diubah dan ditambah dengan UU No. 12 tahun 1955. UU yang terdiri dari 25 (dua uluh lima) buah pasal trsebut, yang diantaranya menjelaskan tentang modal[2] dan kekayaan negara.

Reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara di Indonesia pasca kemerdekaan, ditandai dengan dikeluarkannya paket undang-undang keuangan negara yang meliputi:

a)      Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b)      Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perendaharaan Negara;

c)      Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara.

 

Disamping ketiga undang-undang tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam perspektif teori peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara menunjukkan adanya dinamika norma hukum baik secara vertikal maupun horisontal menunjukkan adanya norma hukum ke samping yaitu penarikan surat hukum untuk fakta-fakta atau kejadian yang dianggap serupa.[3]

Selain merupakan amanat Pasal 23 C UUD 1945, adanya reformasi di bidang keuangan negara tersebut dimaksudkan untuk menciptakan sistem keuangan negara yang lebih efisien dalam hal tata cara pengelolaan dan penggunaanya sehingga terhindar dari berbagai kebocoran anggaran. Politik hukum dari paket undang-undang di bidang keuangan negara diarahkan pada terciptanya pengelolaan keuangan negara secara profesional dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pembuat undang-undang menganggap bahwa kaidah-kaidah ICW Stb. 1925 No. 448 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1968 sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi dan perkembangan teknologi.[4]

Dalam realitasnya, dikeluarkan paket Undang-undang di bidang keuangan negara telah menimbulkan berbagai persoalan, baik dalam tatanan teoritis maupun dalam tataran praktis. Salah satu penyebab ketidakharmonisan dalam politik hukum hukum di bidang keuangan negara, dikarenakan tidak adanya pembedaan secara yuridis prinsipil dan konsisten antara hukum publik dan hukum privat. Tidak adanya pemisahan yang jelas antara hukum publik dan hukum privat dalam politik perundang-undangan di bidang keuangan negara tersebut menjadikan pengertian keuangan negara juga dapat dilihat  dari perspektif yang berbeda.

Pertama, dalam perspektif hukum administrasi negara. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara, keuangan negara diartikan sebegai kekuarangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai. Pengertian tersebut sejalan dengan rumusan Pasal 1 angka 15 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Kedua, Dalam perspektif hukum perdata. Sebagaimana ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, menyebutkan pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut ketentuan pasal 2 Uu No. 17 Tahun 2003; Keuangan negara meliputi:

  1. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  3. Penerimaan Negara;
  4. Pengeluaran Negara;
  5. Penerimaan Daerah;
  6. Pengeluaran Daerah;
  7. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
  8. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
  9. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Sebagaimana ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN pengertian keuangan negara dalah berkurangnya kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat bergarga atau saham, piutang,, barang serta hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayan negara yang dipisahkan pada prusahaan negara/daerah yang disebabkan oleh perbuatan elanggra norma atau aturan yang telah diterapkan.

Ketiga, Perspektif hukum pidana. Menurut penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, pengertain keuangan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

  1. Berada alam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat dan di daerah;
  2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dalam negara.


[1] Bambang Purwanto, Antara Sentraliasi dan Desentralisasi: Ekonomi dan Otonomi Daerah dalam Realitas Sejarah”, Jakarta, Lembaran Sejarah, Vol. 1, 2004, hal 129.

[2] Menurut  Ketentuan Pasal 4 IBW yang dimaksud dengan modal yaitu:

a)       Pembayaran-pembayaran yang telah dikeluarkan oleh negara kepada suatu perusahaan negara dan yang belum dilunasi karena pengeluaran-pengeluaran guna persiapan, pelunasan dan pembaharuan.

b)       Pembayaran-pembayaran yang telah dikeluarkan oleh negara kepada suatu perusahaan negara karena pengeluaran-pengeluaran memperoleh persedian-persediaan.

c)       Pembayan-Pembayaran yang telah dilakukan karena uang muka (persekot) yang harus dibayar dalam perusahaan-perusahaan negara yang dalam lingkungan pekerjaannya termasuk pemberian uang-uang muka.

[3] Maria farida Indarti S, Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta, Kanisius, 1998, hal 9-10.

[4] Lihat Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 2004.