Tag

, , ,

Adanya perspektif yang berbeda dalam memandang “keuangan negara” tidak saja berdampak terhadap kebijakan fomulatif yang dilakukan oleh legislator, melainkan juga berdampak pada praktik penegakan hukum. Realitas tersebut antara lain terlihat dari praktik penanganan perkara tindak pidana korupsi khususnya yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh BUMN/BUMD.
Setidaknya terdapat 2 (dua) persoalan prinsipil berkaitan dengan polemik antara aparat penegak hukum dengan para praktisi bisnis dala memandang kerugian keuangan negara yang terjadi di lingkungan BUMN/BUMD. Perbedaan pandangan tersebut dikarenakan adanya berbagai penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam berbagai hukum positif. Ada sementara pendapat bahwa sesuai dengan Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, memasukkan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tetap diakui sebagai kekayaan negara/keuangan negara. Sedangkan menurut Pasal 4 ayat 1 dan penjelasannya dari UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan hanya sebatas modal pada BUMN, sehingga kekayaan BUMN bukanlah merupakan kekayaan keuangan negara. Demikian pula halnya, ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 UU/Prp No. 49 Tahun 1960 tentang PUPN yang memperlakukan piutang BUMN sama dengan instansi pemerintah. Penyelesaian piutang BUMN mengikuti tata cara penyelesaian piutang negara. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara menyatakan bahwa piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat, sehingga menurut UU No. 1 Tahun 2004, piutang BUMN bukan piutang negara.
Penafsiran tentang keuangan negara tersebut didasarkan pada analogi dengan memparalelkan ketentuan Pasal 2 angka 7 dan Penjelasannya dari UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN yang memasukkan Direksi, Komisaris dan Pejabat struktural lainnya pada BUMN sama dengan penyelenggara negara lainnya. Padahal menurut Pasal 1 angka 2, 5 dan 6 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT dan Pasal 87 UU BUMN menyatakan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris adalah Organ PT, dimana Direksi berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perserotan terbatas. Dan untuk kepentingan perseroan, Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi. Demikian pula karyawan BUMN adalah pekerja BUMN, tunduk pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketatanegaraan.
Padasisi lain, kalangan BUMN/BUMD menganggap beberapa kegiatan atau aktivitas bisnis murni, sehingga apabila terjadi kerugian BUMN/BUMD sebagi akibat kesalahan dalam pengelolaan BUMN/BUMD merupakan resiko bisnis semata. Pandangan itu semakin mengerucut sejalan dengan doktrin Bussines Judgement Rule, yang diadopsi dari praktik bisnis di negara-negara Anglo Saxon. Doktrin Bussines Judgement Rule mengajarkan bahwa putusan Direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun putusan itu merugikan perseoran. Dasar pemikiran pandangan tersebut dikarenakan tidak setiap keputusan Direksi dapat memberi keuantungan bagi perseroan, sehingga ketika perseroan megalami kerugian maka hal itu merupakan resiko bisnis.
Dalam perkembangannya, polemik sekitar kerugian keuangan negara tidak hanya terjadi antara aparat penegak hukum dan pelaku bisnis, bahkan perbedaan pendapat seperti itu terjadi juga diantara sesama aparat penegak hukum sendiri. Polemik antara sesama aparat penegak hukum terkait dengan kerugian keuangan negara, nampak jelas dalam perkara Mnatan Dirut PT Pupuk Kaltim Omay Komar Wiraatmaja dalam kasus dugaan korupsi pengadaan generator PT Kaltim Daya Mandiri dengan jumlah nilai sekitar 4 juta dolar AS. Menurut Majelis Hakim pembelian rotor generator tidak merugikan keuangen negara secara sah dan meyakinkan. Sebab berdasarkan PPNo. 29/2007 tentang Pengalihan Modal Pemerintah PT PKT ke PT Pupuk Sriwijaya, status PKT bukan lagi BUMN yang mengelola keuangan negara sehungga Omay K Wiraatmaja (Dirut PKT), Rukasah Drajat (direktur Teknik PKT) dan Alfian Aman (kepala Biro Pengadaan/Lelang PKT) yang juga tersangkut kasus serupa dijatuhi vonis bebas oleh Hakim. Sebaliknya Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat selisih kemahalan harga sekitar USS 1,400,00 merupakan kerugian keuangan negara.
Polemik terkait keuangan negara itu juga terjadi dalam praktik peradilan, sebagaimana dalam putusan MA NO. 474 K/Pid.Sus/2007 tanggal 22 Oktober 2008 alam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Drs. Omay K. Wiraatmaja. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2123/Pid.B/2006/PN.Jaksel tanggal 23 Pebruari 2007, Majelis Hakim berpendapat bahwa: “Pengertian Keuangan Negara Menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Tidak betlaku bagi badan PT yang pemegang sahamnya adalah PT (Persero) Atau BUMN. Terhadap pertimbangan Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu telah dianulir oleh Majelis Hakim Kasasi: “Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan Fatwa MA RI No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006…karena itu termasuk dalam koridor perdata, sehingga terhadap penyimpangan yang telah terjadi sebagai akibat dari perbuatan Drs. Omay K. Wiraatmaja yang menimbulkan kerugian keuangan negara pada PT. Pupuk Kaltim Tbk tetap berlaku UU No. 31 Tahun 1999 jo Uu No. 20 Tahun 2001.