Tag

, , , , , ,

Pada saat ini, terdapat suatu kecenderungan untuk menggunakan doktrin BUSSINES JUDGMENT RULE sebagai alasan pembenar bagi para pelaku bisnis maupun eksekutif bank, ketika mereka dituduh dan dituntut melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan adanya kekeliruan sebagian kalangan dalam memahami doktirnm Bussines Judgement Rule secara komperhensif, bahkan dijadikan  “alat” untuk semata-mata menghindarkan pertanggungjawaban pidana dari para pelaku bisnis maupun eksekutif bank yang telah melakukan kejahatan. Apabila sesat pikit seperti itu merambah dalam praktik penegakan hukum termasuk dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi maka tidak akan ada seorang pelaku bisnis dan eksekutf bank yang dapat dipersalahnakn melakukan kejahatan, yang pada gilianya akan mencabik-cabik rasa keadilan masyarakat.

            Menurut Black’s Law Dictonary, terminologi Bussines Judgement Rule di artikan sebagai: …rule imunizies managemant form liability in corporate transaction undertaken within power of corporation ang authority of management where there is reasonable basis to indiocate that transaction was made due cara and good faith.

I           Terminologi tersebut menunjukkan bahwa doktrin Bussines Judgement Rule ingin melindungi Direksi atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan, selama hal ini dilakukan dalam batas-batas kewenangan dan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik. Dalam tatanan hukum positif di Indonesia, doktrin Bussines Judgement Rule secara implisit telah diakomodir dalam Pasal 92 dan 97 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang menyatakan:

Pasal 92

(1)   Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

(2)   Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan  kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau  anggaran dasar.

(3)   Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.

(4)   Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana  masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

(5)   Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

(6)   Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Pasal 97

(1)   Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

(2)   Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

(3)   Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)   Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

(5)   Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

a)      kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b)      telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c)      tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d)     telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(6)   (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

(7)   Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

 

Prinsip itikad baik yang dinyatakan dalam Pasal 97 ayat 91) UU PT mengandung jiwa dan spiritt dari doktrin Bussines Judgement Rule dimna Direksi tidak dapat dipersalahkan atas keputusannya sepanjang keputusannya tidak ada unsur kepentingan pribadi, diputuskan berdasarkan informasi yang mereka percaya, oleh keadaan yang tepat dan secara rasional serta Keputusan itu merupakan yang terbaik untuk perusahaan. Dalam teori hukum syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tidak mempersalahkan direksi atas keputusannya, apabila:

a)      Tidak ada unsur-unsur kecurangan (fraud);

b)      Tidak ada benturan kepentingan (conflick of Interest);

c)      Tidak ada perbuatan melawan hukum (illegality);

d)     Tidak ada konsep kesalahan yang disengaja (gross negligence).

Parameter tersebut menunjukkan bahwa Direksi melakukan tindakan di luar dan atau tidak sesuai dengan batas kewenangannya yang telah diberikan kepadanya oleh anggaran dasar maka dia pribadi bertanggungjawab secara hukum, baik secara keperdataan maupun pidana. Untuk mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai delik korusi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 199 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu unsur melawan hukum dan unsur kerugian keuangan negara.

1. Unsur Melawan Hukum (wederrechtelijke)

Dalam tataran ilmu pengetahuan hukum pidana, konsep perbuatan melawan hukum merupakan padanan dari kata wederrechtelijke yang agak berbeda dengan perbuatan melawan hukum keperdataan biasa (onrechtmatigedaad). Konsep hukum pidana mengajarkan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai wederrechtelijke mensyaratkan secara nyata adanya niat dari pelaku untuk melakukan kejahatan.

Pemahaman itu sejalan dengan suatu adigium latin “actus non facit reum, nisi mens sit rea”, yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak membuat tindak pidana, kecuali niat batinnya patut disalahkan menurut hukum (an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy).[1]Berdasarkan asas ini ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk seoarng dapat dipidana yaitu ada perbuatan lahiriyah yang terlarang (actus reus) dan ada sikap batin jahat/tercela mens reas). Pakar hukum pidana Moeljatno mengatakan bahwa untuk adanya kesalahan mensyaratkan pada 2 (dua) pokok yaitu: Pertama, adanya keadaan psikis batin yang tertentu. Kedua, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan. Sesuai dengan putusan MK Nomor.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka unsur perbuatan melawan hukum formail (formael wederrechtelijke) dalam arti adanya peraturan perundang-undangan tertulis yang dilanggar.

2. Unsur Kerugian Keuangan Negara

Sebagaimana telah diuriakan di atas, pengertian tentang keuangan negara sebagaimana pemenuhan unsur tindak pidana korupsi menjadii sesuatu yang penuh perdebatan dan menimbulkan multi tafsir. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya perbedaan pengertian keuangan negara dalam berbagai perundang-undangan, sebagai suatu produk hukum positif yang berimplikasi terhadap praktik penegakan hukum terutama tindak pidana korupsi.

Untuk menjawab persoalan tersebut, menarik untuk dicermati pemahaman terhadap asas lex spesialis derogat lex generalis dimana ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang khusus mengeyampingkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang yang bersifat umum. Asas lex spesialis derogat lex generalis itu tercermin dalam ketentuan Pasal 103 KUHP:” ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juag berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundag-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang dtentukan lain.

Dalam khasanah teori hukum pidana, asas lex spesialis telah berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak saja terbatas pada mengesampingkan undang-undang umum yang berlaku tetapi juga berkaitan dengan undang-undang yang khusus. Terhadap ketentuan pasal-pasal yang diberlakukan secara khusus, maka berlaku asas Logische Specialiteit(kekhususan yang logis)dalam arti ketentuan pidana dikatakan mempunyai sifat khusus apabila ketentuan pidana tersebut selain memuat semua unsur ketentuan pidana yang bersifat umum, juga memuat unsur-unsur yang bersifat umum juga memuat unsurunsur yang bersifat khusus. Sedangkan untuk menentukan undang-undang mana yang akan diberlakukan maka berlaku asas systematische specialiteit(kekhususan yang sistematis), dalam arti berlakunya ketentuan pidana dalam undang-undang khusus yang telah ada.[2]

Bertolak dari asas systematische specialiteit(kekhususan yang sistematis) dan asas Logische Specialiteit(kekhususan yang logis) tersebut, maka Jaksa dan Aparat penegak hukum akan menggunakan pengertian keuangan engara sebagaimana yang tercantum dalam UU o. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian setiap perbuatan yang menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan merugikan keuangan negara atau dapat merugikan perekonomian negara dengan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu:

(1)   Adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya:

(2)   Para pihak yang memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi. Hal inilah yang merupakan implementasi dari asas systematische specialiteit(kekhususan yang sistematis) dan asas Logische Specialiteit(kekhususan yang logis) sekaligus untuk mencegah dan membatasi adanya “all embarasing act” and “multiporpose act” dalam pengertian bahwa tidak setiap perbuatan yang melawan hukum dan merugikan keuangan negara serta merta dapat dijerat tindak pidana korupsi.


[1] Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tidaka Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta, Predana Kencana, 2006, hal 15.

[2] Indiyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Jakarta, Media, Cetakan Kedua, 2009, hal 172.