Tag

, , , , , , , , , , , , , ,

Sesuai dengan misi Strategis nasional dan Rencana Aksi nasional Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan termsuk dengan berbagai trend dan perkembangan yang terjadi tataran masyarakat internasonal. Oleh karena itu, sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi United nation Convention Againts Corruption Tahun 2003 (UNCAC) melalui UU No. 7 Tahun 2006, maka saat ini Kementerian Hukum dan HAM tengah mempersiapkan draft Rancangan Undang-Undang tentang Pencegaan dan pemberantasan Tidank Pidana Korupsi (RUU PPTPK).
RUU PPTPK yang diarsiteki oleh Prof. Andi Hamzah terdiri dari 8 BAB dan 59 pasal. Dalam draft awal RUU PPTPK, ruang lingkup delik korupsi meliputi 7 (tujuh) bentuk perbuatan terlarang.
Pertama, pemberian janji atau sesuatu kepada pejabat publik, pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional. Perbuatan terlarang yang diatur dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 14 dan Pasal 15, menyangkut:
• Pemberian jani atau sesuatu yang menjadikan pejabat publik itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan tugas jabatannya, bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, serta patut diduga berhubungan dengan jabatannya.
• Pemberian janji atau sesuatu yang menjadikan pejabat publik internasional berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
• Memberikan, menyetujui atau menawarkan untuk memberikan suatu hadiah atau janji kepada seseorang yang mengurus kepentingan umum.

Ancaman pidana terhadap pejabat piblik yang menerima janji atau pemberian lebih tinggi dari pada si pemberi, sedangkan apabila aparat penegak hukum yang menerima pemberian janji atau sesuatu, maka ancaman pidananya diperberat 1/3nya (Pasal 6).

Kedua, penyelahgunaan fungsi dan kedudukan pejabat publik. Perbuatan terlarang diatur dalam Pasal 8, menyangkut kesengajaan untuk menyalahgunakan fungsi dan kedudukan pejabat publik dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi.
Ketiga, Pemberian keuantungan yang tidak semestinya atau yang nilainya signifikan. Perbuatan terlarang yang diatur dalam Pasal 9, terkait dalam aktivitas ekonomi, keuangan, perdagangan atau komersial terkait perekonomian negara yang menjadikan orang yang menerima pemberian itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu bertentangan dengan kewajibannya. Apabila perbuatan terlarang itu dilakukan oleh korporasi, maka ancaman pidananya berupa denda minimal Rp. 1 Milyar.

Keempat, penggelapan uang atau kertas yang bernilai uang. Perbuatan terlarang yang diatur dalam Pasal 10, terkait pejabat publik yang menggelapkan uang atau kertas yang bernilai uang atau barang yang berbeda dalam kekuasaannya karena jabatannya. Dalam hal ini, termasuk juga pejabat publik yang membiarkan atau membantu orang lain dalam penggelapan tersebut.

Kelima, secara melawan hukum menjual kekayaan negara, membeli barang untuk negara atau memberi pekerjaan untuk proyek negara. Apabila pejabat publik sendiri sebagai penanggungjawab atau pengawas menjadi pemasok, pemborong atau penebas maka terhadapnya diancam pidana penjara maksimal 5 tahun.

Keenam, penggunaan APBN/APBD yang tidak sesuai dengan tujuannya. Dalam hal perbuatan melawan hukum itu dilakukan dalam keadaan bencana alam, krisis keuangan dan ekonomi dan atau negara dalam keadaan bahaya, maka terhadap pelakunya dapat diancam dengan pidana mati. Keenam bentuk delik korupsi sebagaimana dirumuskan dalam RUU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah sejalan dengan substansi UNCAC 2003. Adapun substansi delik korupsi yang selama ini belum dikenal dalam hukum positif di Indonesia, diantaranya menyangkut:
• Penyuapan pejabat pulik asing dan pejabat organisasi internasional publik (bribery of foreign public officials ang officials of public international organization).
• Penyuapan disektor privat (bribery in the private sector).
• Memperdagangkan pengaruh (trading in influence).
• Penggelapan kekayaan di sektor privat (embexxlement of property in the private sector).
Keempat bentuk kualifikasi delik korupsi itu relatif baru, karena memang belum diakomodir dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Salah satu point penting dalam UNCAC 2003, bahwa tidak ada satu pun ketentuan yang memasukkan kerugian keuangan negara sebagai unsur pasal korupsi. Fenomena legislasi tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian negara-negara peserta terutama negara-negara yang telah meratifikasi UNCAC 2003 ke dalam system hukum nasionalnya. Tidak dimasukkannya unsure kerugian kerugian keuangan negara dalam delik korupsi, sejalan dengan masuknya draft RUU Perampasan Aset, dimana perampasan asset tidak harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdje) yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah.

Menurut hemat kami setidaknya ada 3 (tiga) keuntungan pokok dari tidak dimasukkannya kerugian keuangan negara sebagai unsure delik korupsi dan dirumuskannya Undang-Undang Perampasan Aset yaitu:
1) Tidak adanya polemic mengenai konsep keuangan negara;
2) Memaksimalkan pemasukan terhadap negara;
3) Mempercepat dan mempermudah pembuktian tindak pidana korupsi.

Dengan disahkannya UU Perampasan asset, maka akan dapat mengeliminir berbagai kendala dalam perampasan asset, baik yang disebabkan oleh tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, sakit permanen, melarikan diri maupun yang sudah tidak diketahui keberadaannya.

PENUTUP

Memahami berbagai persoalan dalam politik hukum di bidang keuangan negara sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam melakukan reformasi di bidang keuangan negara seharusnya memperhatikan harmonisasi hukum. Hukum keuangan negara bergerak secara dinamis seharusnya diikuti dengan penyelarasan dalam tahap kebijakan formulatifnya sehingga tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan masing-masing para perumusnya.

Demikian pula dengan tataran iplementatifnya, yang juga membutuhkan kesatuan pemahaman diantara aparat pelaksana dalam menerapkan hukum pada berbagai kasus konkret. Kesamaan pemahaman dan gerak langkah tersebut akan terwujud apabila terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik serta menghilangkan egoism sektoral dan arogansi institusinal.