Tag

, , , , , , , ,

GambarEuforia kemenangan Jokowi-Ahok (Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama) dalam Pilgub (Pemilihan Gubernur) DKI Jakarta memberikan banyak ekses ke Pilgub Dearah lainnya. Dalam banyak survey yang dilakukan oleh berbagai lembaga survey selalu menempatkan Foke (Fauzi Bowo) sebagai bakal calon pemenang dalam pentas politik tersebut, wal hasil kemenangan berada pada pihak Jokowi. Hal ini tentunya memberikan semangat dan nuansa baru dalam Pilgub di daerah lainnya, karena kemenangan bukan mutlak milik dari Incumbent. Dengan proses marketisasi yang “apik” (menarik) para pendatang baru (bukan incumbent) bisa menjadi kuda hitam bahkan pemenang pentas politik tersebut.

Hampir di seluruh wilayah Sumsel saat ini telah terpampang/terpasang spanduk dan baliho tokoh-tokoh yang berusaha menarik simpati masyarakat. Apabila kita amati secara mendetail tokoh-tokoh yang muncul dalam spanduk, baliho dan jejaring sosial merupakan wajah lama bagian dari oligarki politik kekuasaan daerah. Alex Noerdin Gubernur Sumsel, Eddy Yusuf Wakil Gubernur Sumsel, Ridwan Mukti Bupati Musi Rawas, Herman Deru Bupati OKU Timur, Eddy S. Putra Walikota Palembang, Ishak Mekki Bupati OKI dan beberapa bakal calon lainnya. Kesemua bakal calon tersebut merupakan tokoh (muka) lama artinya belum muncul sosok baru sebagai calon pemimpin alternatif yang akan menahkodai Sumsel karena mayoritas merupakan kepala daerah di wilayah Sumsel juga. Oleh karena itu disisi lain yang layak untuk diperhatikan adalah kualitas demokratisasi dalam pemilihan kepala daerah yang telah berlangsung pasca bergulirnya reformasi di Indonesia.

Potensi penyimpangan begitu kental apabila mereka yang maju merupakan bagian dari birokrasi pemerintah daerah saat ini. Kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki cenderung untuk digunakan dengan gaya “aji mumpung” hingga menimbulkan penyalahgunaan (abuse of power). Pertama, penggunaan fasilitas negara (aset-aset pemerintah daerah) untuk kampanye. Kedua, mobilisasi PNS dan SKPD (Kepala Dinas) untuk menggalang dukungan atau politisasi birokrasi.  Ketiga penggunaan uang negara untuk pembiayaan kampanye. Dan Keempat, sesat agenda tupoksi pejabat SKPD dengan cara menggabungkan tugas birokrasi, pelayanan masyarakat dan penyuksesan bakal calon Gubernur. Hal ini tentunya merupakan resiko politik yang harus dibayar apabila mayoritas para bakal calon adalah kepala daerah.

Tokoh dan Ide Baru

Memunculkan tokoh-tokoh baru atau tokoh alternatuf yang berasal dari calon independent, akademisi, budayawan, tokoh agama dan bahkan dari kalangan pengusaha menjadi salah satu tawaran menarik agar terciptanya Pilgub Sumsel yang lebih hidup dan berwarna. Hal ini untuk menampik kesan bahwa hanya orang-orang “itu-itu saja” atau hanya kalangan tetentu yang dapat maju dalam Pilgub Sumsel. Tokoh baru ini diharapkan muncul dan memberikan tawaran alternatif baru tentang konsep pembangunan Bumi Sriwijaya kedepan sehingga suasana Pilgub menjadi lebih menawan. Kemunculan tokoh baru ini hendaknya juga diikuti dengan tawaran konsep riiil atau nyata tentang pembangunan Sumsel kedepan. Tentunya konsep dan ide tersebut harus  menarik dan realistis dengan kondisi dan keadaan serta kebutuhan masyarakat Sumsel saat ini.

Persaingan Sehat

Memunculkan iklim persaingan yang sehat dan setara atau fairnes menjadi titik tolak keberhasilan Pilgub Sumsel. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yaitu; Pertama menghindari bongkar pasang SPKD menjelang atau pasca pilkada berdasarkan kompensasi politik, profit oriented, like and dislike. Kedua, netralisasi terhadap warga pemilih (universal suffrage) dengan cara tidak melakukan ancaman fisik, money politic, black campaign (kampanye buruk) dan demarketisasi calon lain secara negatif. Hal ini perlu didukung dengan penguatan kapasitas, objektifitas dan profesionalisme kerja PPS/KPPS sebagai ujung tombak pilkada. Ketiga, memperkuat mekanisme checks and balances oleh Media Massa/Pers, Panwas Pilkada, Bawasda/Inspektorat, dan Kepolisian dalam hal pelanggaran pidana pemilu. Hal ini untuk mempertegas sekat antara wilayah hukum, birokrasi dan politik. Keempat, memperbaiki kualitas pemilih dengan cara mengembalikan kepercayaan bahwa rakyatlah penguasa kedaulatan dalam arti demokrasi sesungguhnya. Kelima, membangun kedewasaan pemilih dengan memberikan pengertian akan kemungkinan terburuk (bakal calon yang didukung kalah), menghindari cara-cara non prosedural dan melawan hukum dalam melakukan protes atas hasil pilkada. Keenam, yang paling penting adalah mempertahankan kearifan lokal dengan sistem kekeluargaan dan iklim guyub antar  warga atau pemilih. Semoga dengan hal-hak tersebut diatas dapat menjadikan kualitas Pilgub Sumsel lebih baik dari Pilgub sebelumnya. Dan dapat tercipta iklim demokrasi yang baik, sehat dan konsudif. Wallahu’alam bis showab.

Penulis:

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Mantan Presiden BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Undip Semarang 2007, Alumni Beasiswa Unggulan Kemendiknas-Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2010.