Surat Tuntutan

Tag

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Memori of Masohi

Memori of Masohi

KEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU

Jalan Depati Said Nomor 2 Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan

          

         “UNTUK KEADILAN”                    

P-42

SURAT TUNTUTAN Baca lebih lanjut

Dakwaan Senjata Api UU Drt No. 12 Tahun 1951

Tag

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

senjata apiKEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU
“UNTUK KEADILAN”

P- 29

SURAT DAKWAAN Baca lebih lanjut

Menakar Kualitas Pilgub Sumatera Selatan

Tag

, , , , , , , ,

GambarEuforia kemenangan Jokowi-Ahok (Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama) dalam Pilgub (Pemilihan Gubernur) DKI Jakarta memberikan banyak ekses ke Pilgub Dearah lainnya. Dalam banyak survey yang dilakukan oleh berbagai lembaga survey selalu menempatkan Foke (Fauzi Bowo) sebagai bakal calon pemenang dalam pentas politik tersebut, wal hasil Baca lebih lanjut

TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN PERKARA PENIPUAN (PASAL 378 KUHP) DAN ATAU PENGGELAPAN (PASAL 372 KUHP) STUDI KASUS PERKARA ATAS NAMA SAUDI BIN MAKSIN PADA KEJAKSAAN NEGERI CILEGON

Tag

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtstats), bukan negara yang berdasar kekuasaan belaka (machtstats) Baca lebih lanjut

PROSPEKTUS UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Tag

, , , , , , , , , , , , , ,

Sesuai dengan misi Strategis nasional dan Rencana Aksi nasional Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan termsuk dengan berbagai trend dan perkembangan yang terjadi tataran masyarakat internasonal. Oleh karena itu, sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi United nation Convention Againts Corruption Tahun 2003 (UNCAC) Baca lebih lanjut

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF TINDAK PADA KORUPSI

Tag

, , , , , ,

Pada saat ini, terdapat suatu kecenderungan untuk menggunakan doktrin BUSSINES JUDGMENT RULE sebagai alasan pembenar bagi para pelaku bisnis maupun eksekutif bank, ketika mereka dituduh dan dituntut melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan adanya kekeliruan sebagian kalangan dalam memahami doktirnm Bussines Judgement Rule Baca lebih lanjut

Perspektif Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (2)

Tag

, , , , , , , , , ,

            FENOMENA LEGISLASI TENTANG KEUANGAN NEGARA

Dalam sejarah perkembangan bangsa, masalah keuangan negara pada awalnya diatur dalam Indische Comptabiliteit Wet (ICW) tahun 1867, yang bertujuan untuk menertibkan anggaran keuangan kolonial dan pendistribusian surplus, batig slot kepada pemerintah induk.[1] Lahirnya ICW 1867 sekaligus menunjukkan sikap pemerintah kolnial terhadap liberalisme yang tidak sepenuhnya menerapkan asas Laises Faire melainkan tetap melakukan intervensidalam kehidupan ekonomi secara keseluruhan. Baca lebih lanjut

Perspektif Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (1)

Tag

, , , ,

Dalam salah satu tulisan James D. Ratley, President Association of Certified Fraud Examiners (ACCFE)[1],  mengungkapkan bahwa korupsi merupakan bagian kecil dari Fraud (Kecurangan/Penipuan dll). Dalam hal ini Fraud diartikan sebagai “the use of one occupation fir personal enrichment thought the deliberate misuse or misaplacation of the employing organization’s resource or assets”.[2] Baca lebih lanjut

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.